Edisi 04 : Minggu ke 4 Juni 2009

PNS Jangan Terjebak Dalam Politik Praktis

Sukabumi, SF.- Ditengah maraknya isu PNS yang mendukung salah satu kandidat capres-cawapres untuk kemenangan pilpres 8 Juli mendatang kini terjawab sudah. Dihadapan puluhan PNS yang menjadi anak buahnya Wakil Walikota Sukabumi, H. Mulyono menegaskan PNS harus bersikap netral karena sikap netralitas itu sudah menjadi ketentuan hukum sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri.
Pernyataan ini disampaikan saat memberikan sambutan pada apel bulanan yang digelar 17 Juni lalu di halaman Setda Kota Sukabumi.Wakil Walikota mengingatkan dalam mensukseskan pilpres, PNS tidak terjebak dalam permainan politik praktis. serta jangan larut didalamnya sehingga mengabaikan tugas pokok dan fungsinya. Dalam upaya pelayanan kepada masyarakat. PNS harus mengedepankan terlebih dahulu jalannya roda pemerintahan.
”Aparatur Pemerintah Kota Sukabumi punya kewajiban untuk mensukseskan pemilu presiden, namun harus tetap menjaga netralitasnya,” kata Mulyono yang beberapa hari lalu juga diisukan terdaftar sebagai tim sukses capres Jusuf Kalla - Wiranto. Dijelaskannya, Pilres 2009 yang dilaksanakan secara langsung perlu disikapi semua pihak dengan penuh kearifan dan kecerdasan. Artinya dalam sebuah negara yang demokratis, momen pilpres harus diterjemahkan sebagai peristiwa biasa, tidak perlu disikapi secara berlebihan apalagi sampai terjadi perpecahan yang bisa merusak kesatuan dan persatuan yang sudah terjalin dengan baik. Mulyono juga mengharapkan, kesatuan jiwa seluruh aparatur Pemerintah Kota Sukabumi senantiasa dijaga dan dijunjung tinggi supaya tepat solid dan kodusif. Selain itu, seluruh aparatur Pemerintah Kota Sukabumi harus cerdas dan cermat untuk lebih mengedepankan masa depan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan.
Dia juga menyinggung tentang keinginannya menciptakan PNS sebagai sumber daya yang gemar berprestasi, memiliki kompetensi, serta dedikasi. Bahkan PNS diminta selalu bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini semata-mata untuk menciptakan kesejahteraan bagi nasib 280.000 jiwa penduduk Kota Sukabumi. Pernyataan Mulyono yang mengingatkan PNS untuk bersikap netral menjadi sebuah jawaban atas isu yang berkembang saat ini.

======================

Tikus-tikus Di Ranah Agama
Oleh:BudhisNataprawira.

Jangan dikira di sebuah negeri imajiner bernama republik tikus tidak ada kehidupan beragama. Walaupun republik tikus adalah wilayah teritorial imajiner yang sarat dengan peri kebinatangan, tetapi sang Khalik masih menyisakan ruang dalam pikiran para tikus tentang pentingnya kehidupan spiritual.
Karena itulah, para pendiri republik tikus membuat sebuah kementrian yang khusus menangani keagamaan. Tetapi, dasar tikus !. Sekali tikus ternyata tetap saja tikus. Walaupun bidang yang dikelola adalah sebuah fasilitas umat untuk berinteraksi dengan sang Khalik, ternyata hukum sang Penguasa Alam Semesta bagi mereka adalah sebuah omong kosong. Buktinya, berdasarkan peraturan kementrian agama republic tikus biaya nikah itu hanya tigapuluh ribu saja.
Tetapi, para penghulu di negeri tikus menerapkan tarif nikah bisa sampai 25 kali lipat dari aturan. Kementrian agama di negeri tikus memang dianggap sebagian besar warganya sebagai sebuah lembaga yang “basah”. Banyak warga yang berprinsip untuk urusan dengan Sang Maha Pencipta apapun harus dikorbankan.
Pola berpikir seperti itu membuat kantong menjadi sedemikian tebal.. Karena itu, banyak warga yang ingin bekerja di kementrian ini. Alih-alih seperti Lillahita’ala padahal ingin menumpuk harta. Ada seorang oknum di kementrian agama republic tikus yang melihat kondisi yang dipaparkan diatas sebagai peluang besar untuk mendapatkan uang.
Benkamin, tikus yang menjabat dirjen kepegawaian memanfaatkan posisi dan jabatannya dengan sangat cerdas. Kepada korbannya, Benkamin menjanjikan mereka akan segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan menarik uang antara lima sampai sepuluh juta. Setidaknya hal itulah yang dialami oleh seorang tikus bernama Elis.
Tiga, empat bahkan sampai enam bulan berlalu, Elis tidak juga diangkat sebagai pengawai negeri sipil dilingkungan kementrian agama republic tikus. Saat kelelahan emosional karena menunggu terlalu lama, tikus Benkamin kembali datang memberi harapan.
“Jangan khawatir, Surat Keputusan sudah berada di kantor pusat. Tinggal tanda tangan, bereslah sudah. Hanya ada masalah sedikit. Bapak menteri minta duapuluh juta rupiah. Kalau siap dengan uang sebesar itu, nama kamu akan tercantum dalam daftar pegawai yang diterima di kementrian agama”, ungkap Benkamin yang disertai sebuah senyuman. Senyum yang bagi Elis adalah harapan besar.
Tetapi, bagi Benkamin senyum itu adalah simbol kemenangan besar. Kemenangan besar bagi Benkamin, tentu saja. Duapuluh juta rupiah lagi ia peroleh dari kantong Elis. Ketika nama Elis tidak tercantum dalam daftar pegawai baru kementrian agama republlik tikus, Benkamin bukannya menghindar. Ia buru-buru menghubungi Elis dan meminta maaf. “Ada kesalahan nama. Seharusnya Elismince, nama kamu.
Tapi pak sekretaris menteri menulis Elismanci. Nanti diperbaiki. Untuk itu minta ditambah lagi lima juta”, ujar Benkamin. Dan, lima juta rupiah lagi Elis berkorban. Ia tidak tahu kalau namanya tidak pernah akan tercantum dalam daftar pegawai baru. Elis percaya jika Benkamin adalah tikus baik karena bekerja di kementrian agama.
Tetapi, Elis tidak tahu kalau tikus itu tak akan pernah berhenti mengerat. Tikus itu selalu akan mengerat sampai habis meskipun bidang yang diurusinya adalah bidang keagamaan.

==========

Ketidakadilan APBD
Oleh: Kang Dirman. (Tokoh Sukabumi Forum)

Adalah fakta yang tak terbantahkan bila diantara desa-desa di kabupaten Sukabumi memiliki kesenjangan sarana pelayanan publik yang dimiliki. Secara ekstrim, kesenjangan ini begitu terlihat antara desa-desa di wilayah utara Kabupaten Sukabumi dengan desa-desa terpencil diwilayah selatan.
Coba bandingkan Desa Jambelaer yang berbatasan dengan Pemprof Banten dengan Desa Cibatu yang dekat dengan pemerintah Kota Sukabumi. Kesenjangan sarana layanan umum begitu nyata, begitu terasa !.
Memang, setiap desa memiliki potensi pertumbuhan yang berbeda. Tetapi, salah satu tugas penyelenggara pemerintahan daerah adalah menggali potensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan infrastruktur dan sarana layanan publik yang begitu lebar jelas memperlihatkan ada sesuatu yang salah dalam manajemen pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Sukabumi.
Paling tidak, kesalahan itu adalah ketidakadilan penyebaran Anggaran Pembangunan Dan Belanja Daerah. Untuk “membuktikan” hal ini, tidak perlu dilihat dari angka-angka yang tersusun rapi dan sistematis dalam APBD kabupaten Sukabumi. Publik di Jambelaer, Kalibunder, Tegalbuleud atau Cibuni terlalu polos untuk bias menganalisa angka-angka sebaran rupiah ke berbagai pos dalam APBD.
Tetapi, “kepolosan” publik yang tinggal didaerah-daerah tersebut tidak berarti mereka buta mata hati dan bebal perasaan untuk merasakan ada ketidakadilan anggaran. Pemerintah kabupaten Sukabumi dan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sukabumi ternyata lebih memanjakan birokrasi daripada ,membangun infrastruktur desa-desa yang tertinggal.
Lihat saja sarana mobil pemerintah yang digunakan jajaran birokrasi eselon tinggi. Nyaris tidak ada yang berumur diatas lima tahun. Tentu, tidak ada yang salah dengan mobil-mobil baru untuk fasilitas kerja para pejabat dan anggota dewan yang terhormat. Tetapi, dengan pemeliharaan yang baik umur ekonomis mobil bias lebih dari sepuluh tahun.
Andai saja jajaran birokrasi ini tidak manja dengan fasilitas mobil baru setiap lima tahun, tentu banyak sarana layanan publik yang bias dibangun didaerah tertinggal seperti Jambelaer. Memberikan fasilitas kerja untuk jajaran birokrasi memang perlu, tetapi memanjakan mereka adalah kebijakan yang menyakiti hati rakyat. Pertanyaan besar yang lantas muncul adalah siapa sebenarnya yang berpihak pada rakyat ??

==========

SAMPURASUN

Media Tidak Perlu Galak

Pasal 3 pada UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dari pasal ini tampak terlihat kalau pers nasional menganut asas keberimbangan antara bad news dan good news.
Bad news sering diartikan sebagai berita menyerang, kriminal, provokasi, cenderung menghakimi, perselingkuhan, dan sejenisnya. Sedangkan good news bentuknya berupa berita kasih sayang yang penuh dengan pujian, sanjungan, dan basa-basi.
Bad news dibutuhkan sama halnya dengan good news yang juga harus hadir dalam halaman-halaman media pers nasional. Keduanya harus disajikan dalam proporsi yang seimbang, proporsional, dan sesuai dengan misi para pengelola media. Masyarakat, entah dasarnya apa, membagi-bagi media dalam istilah media nasional, regional, dan lokal.
Padahal, UU No 40 Tahun 1999 tidak mencantumkan ketentuan tentang pembagian media seperti itu. Semua media yang berlindung pada UU tersebut merupakan pelaku dari pers nasional. Tidak ada pers regional dan lokal.
Terminologi itu muncul atas kenyataan, media-media diterbitkan di ibukota negara, ibukota provinsi, dan ibukota kabupaten/kota. Euforia media sedang mencapai puncaknya, ratusan wartawan turut serta mewarnai dinamika pemerintahan di daerah.
Dalam batas-batas tertentu, hasil kerja mereka menentukan citra dari daerah tempat mereka bertugas. Ada wartawan yang tupoksinya menguber-uber bahan berita seputar perampokan, penangkapan bandar narkoba, perkelahian, penangkapan pejabat, perkosaan, penggrebekan pasangan selingkuh di hotel kelas melati, dan peristiwa-peristiwa kriminal lainnya.
Dia tidak tertarik dengan fakta-fakta seperti pelantikan pejabat, keberhasilan daerah meraih Adipura, kesuksesan sekolah meraih Adiwiyata, kegiatan massal membersihkan selokan, atau prestasi gemilang seorang siswa dalam olimpiade matematika.
Apa jadinya jika wartawan yang masuk kategori tersebut setiap hari, saban jam, atau tiap menit memperoleh bahan-bahan berita yang diubernya? Tak ragu lagi, pelan tapi pasti, berita-beritanya akan memberikan citra yang sesuai dengan isi berita terhadap daerah.
Suatu daerah cepat dikenal dari sisi peristiwa-peristiwa yang unik, dahsyat, menggemparkan, atau menggemaskan. Seakan-akan, daerah-daerah itu tak pernah membangun dan tidak mempunyai program pengentasan kemiskinan.
Tapi untunglah arus informasi masih berimbang. Masih ada koran-koran lokal yang tetap demen dengan peristiwa-peristiwa ‘cemen’ yang terjadi di daerah seperti kegiatan pembangunan atau persiapan-persiapan yang dilakukan PT KAI dalam menyambut dibukanya kembali jalur kereta api Sukabumi-Bandung.
Bagi koran-koran lokal, peristiwa-peristiwa seperti itu memiliki signifikansi untuk dimuat sebagai berita. Masyarakat membutuhkannya. Bisakah koran lokal bertindak galak dengan cara menampilkan berita-berita kriminal agar memberikan kontribusi untuk memperburuk citra daerah? Jawabannya: sangat bisa, bahkan dengan kupasan mendalam yang menggali segala aspek yang terkait di dalamnya.

===========

Palabuhanratu Raih Piala Adipura

Kabupaten Sukabumi SF,-

Warga Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi kini boleh merasa bangga. Betapa tidak, kota yang dikenal dengan pantainya nan elok ini berhasil meraih penghargaan tertinggi dibidang kebersihan yaitu Piala Adipura yang diberikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Bupati Sukabumi, Sukmawijaya di Isatana Negara Jakarta, minggu lalu.
Keberhasilan meraih Adipura dirayakan dengan mengadakan acara kirab Piala Adipura, yakni arak-arakan berkeliling sekitar pelabuanratu yang digelar jum’at, (12/6), sekitar pukul.10.00-11.00 Wib setelah sebelumnya telebih dahulu diadakan upacara Tasyakuran di alun-alun pelabuhanratu.
Dalam prosesi upacara tersebut Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya didampingi unsur muspida, Sekda Kab. Sukabumi, Deden Achadiat, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se-Kab.Sukabumi, armada Dinas Kebersihan dan seluruh elemen masyarakat menyerahkan piala Adipura kepada Camat Palabuhanratu , Drs.Dedi Chardiman,MSi.
Iring-iringan kendaraan roda empat dan dua pada acara arak-arakan pila Adipura disambut meriah oleh ratusan warga masyarakat yang mengelu-elukan piala Adipura. Di sepanjang rute jalur yang dilalui kirab piala Adipura dipenuhi oleh warga dan sejumlah pelajar mulai dari SD, SMP, SMA.
Bupati Sukabumi, H Sukmawijaya mengatakan, dengan diraihnya piala Adipura oleh Kota Palabuanratu, harus menjadi motivasi kedepan mengenai pemeliharaan lingkungan yang harus tertata lebih baik lagi. Begitu pula tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan, lanjut Sukmawijaya, harus lebih ditingkatkan kepeduliannya oleh semua elemen masyarakat.
” Kita harus bahu-membahu untuk meningkatkan kesadaran dan kekompakan akan pentingnya kebersihan lingkungan, kesehatan, dan penataan lingkungan agar setiap tahun kita bisa meraih piala Adipura,” papar Sukmawijaya. Camat Palabuhanratu, Dedi Chardiman mengatakan, penghargaan Adipura diraih selain berkat kepedulian yang tinggi dari masyarakat, juga tidak terlepas dari kekompakan dan kerja keras antara masyarakat bersama seluruh aparat terkait. “Untuk meningkatkan arti dan faedah kebersihan lingkungan, kesadaran, peningkatkan untuk menghijaukan kota palabuhanratu perlu kita tingkatkan,”ujar Dedi.
Sebelumnya pada 1998, lanjut Dedi, Kota Palabuhanratu pernah mengikuti lomba Adipura, namun meraih kegagalan,. ”Belajar dari kegagalan tersebut, dijadikan pengalaman yang pahit dan berharga. Akhirnya selama sembilan tahun penantian yang cukup berat, berkat kerja keras, keuletan, kekompakan, serta kesadaran yang tinggi dari masyarakat, piala Adipura bisa diraih oleh Kota Palabuanratu,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan salah seorang warga Ciawun, Kacamatan Palabuhanratu, Feri. Menurut dia, sudah sejak lama warga masyarakat Palabuanratu mendabakan penghargaan Adipura. “ Ini hasil jerih payah dan kepedulian yang tinggi dari warga masyarakat di bidang kebersihan lingkungan dan ojoroyo penghijauan kota, ”tutur Feri.(Herry.F)

============

Perempuan Dituntut Berpengetahuan Agar Terbebas dari Keterpurukan Gender

Kabupaten Sukabumi, SF

Upaya membebaskan perempuan dari belenggu rumah tangga tak cukup jadi tugas pemerintah. Kaum perempuan sendiri harus mengupayakan kemampuan dirinya dalam mengembangkan potensi yang ada. Demikian dikatakan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sukabumi Metty Setiawati kepada SF di ruang kerjanya, Jumat (5/6).
Agar perempuan bisa terbebas dari keterpurukan gender seperti itu, pola pemberdayaan harus dilakukan melalui pembinaan yang sistematis. Sehingga kaum perempuan bisa maju dan bangkit dari keterpurukannya. “Untuk mengangkat kaum perempuan, kami melakukan pembinaan intensif agar perempuan mengenal dirinya, mengenal tugasnya, dan mengenal perannya,” kata Metty.
Melalui langkah pembinaan itu, diharapkan perempuan bisa lebih maju dan mandiri dalam membantu peran laki-laki. Dan salah satu program terkait hal itu adalah PUG (program untuk kesetaraan gender). Melalui program ini kaum perempuan yang sering mendapat diskriminasi hak-haknya diberi wawasan dan pengetahuan serta keterampilan untuk mengembangkan dirinya.
Sejauh ini pembinaan program kesetaraan gender telah dilakukan sukses dilakukan Metty dan jajaranya di Desa Sukamanah, Desa Kebonpedes, dan Desa Sukalarang di Kecamatan Sukaraja, serta Desa Tenjoayu di Kecamatan Cicurug. “Secara umum, program yang telah kami lakukan tersebut telah berjalan cukup baik dan mengalami kemajuan signifikan,” ujarnya.
Kaum perempuan yang telah mendapat gemblengan pendidikan dan pembinaan tersebut nantinya harus bisa menjadi perempuan yang terampil, dinamis serta berdedikasi tinggi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Melalui program itu, diskriminasi hak-hak perempuan, tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta bahaya perdagangan manusia, dapat ditekan seminimal mungkin. Pembinaan juga meliputi pengetahuan ekonomi dan keterampilan lainnya.
Program yang dilakukan Pemkab Sukabumi itu akan berjalan lancar terlebih jika kaum perempuan memiliki wawasan dan pengetahuan dasar yang memadai. Selama ini kendala yang dihadapi terkait keterbatasan kaum perempuan dalam mengembangkan pengetahuannya.
Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar perempuan yang mendapat pembinaan di beberapa desa itu hanya tamatan sekolah dasar. Ke depan Metty menaruh harapan, penyetaraan hak-hak kaum perempuan akan lebih dihargai lagi seiring kemampuan perempuan mengembangkan dirinya. “Saya optimis kualitas kaum perempuan akan lebih meningkat seiring meningkatnya pendidikan dasar yang dienyam,” pungkasnya. (UHER)

==========

Wabup Beri Semangat Pedagang Pasar

Kabupaten Sukabumi. SF.-

Dalam upaya membantu pemerintah untuk menggairahkan ekonomi kerakyatan. Para pedagang yang beroperasi di pasar tradisional, diminta tetap eksis di tengah persaingan usaha yang cukup ketat akibat menjamurnya pendirian mini market. Pernyataan yang bernada memotivasi pedagang pasar itu disampaikan Wakil Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami dalam sambutanya pada acara pelantikan pengurus Persatuan Pedagang Pasar (Perwapas) Cicurug, Selasa (16/6) lalu.
Marwan juga mengakui keberadaan pasar tradisional sebenarnya telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi itu bisa terlihat dari besarnya lalu-lintas barang dagangan maupun transaksi jual beli yang melibatkan masyarakat luas. ”Saya beranggapan bahwa pasar tradisional adalah penggerak ekonomi kerakyatan,” katanya. Menurut Marwan, pedagang pasar tradisional jangan merasa puas sebatas bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan. Karena potensi persaingan usaha sudah mulai terlihat dengan kehadiran super market maupun minimarket yang menerapkan konsep pemasaran modern. Jika pedagang pasar tradisional tidak mengikuti arah perkembangan jaman, bisa jadi pangsa pasarnya akan mengalami penurunan.
”Kehadiran Perwapas harus bisa membantu para pedagang yang berada di pasar tradisional. Perwapas harus bisa menjadikan organisasinya yang profesional. Perwapas juga harus bisa memecahkan seluruh permasalahan untuk kelangsungan usaha para pedagang,” Ungkap Marwan.
Segala keluhan yang disampaikan masyarakat kata Marwan harus menjadi agenda penyelesaian terdepan pihak Perwapas. Sedangkan keluhan yang sering muncul itu terkait masalah kebersihan, keamanan dan ketertiban. Bahkan pasar tradisional juga kerap diidentikan dengan urusan kemacetan lalu lintas. ”Masyarakat saat ini sudah mulai mengharapkan kenyamanan dalam berbelanja ke pasar tradisional.
Karena itulah faktor-faktor yang bisa menghambat ini harus bisa diatasi para pedagang termasuk Perwapas. Bahkan dalam masalah kebersihan jangan sampai hanya mengandalkan Dinas maupun UPTD Pasar,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama. Ketua Perwapas periode 2009 - 2014, H. Cecep Rahmat mengajak semua warga pasar agar memberikan saran dan pandangannya terkait masalah keadaan pasar Cicurug. Perwapas juga memahami tentang persaingan usaha yang akan semakin ketat setelah berkembangnya mini market.

============

Endang Duduki Kursi Tertinggi PGRI

Kabupaten Sukabumi SF,-

Dari sekian banyak kandidat pada konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sukabumi yang diadakan di Hotel Sukabumi Indah,minggu lalu, Drs.H.Endang Djakatela MM. Msi, akhirnya terpilih kembali menjadi Ketua PGRI masa bhakti periode 2009-2014.
Terpilihnya Endang Djakatela dengan memperoleh suara terbanyak, yaitu meraih 352 suara, menyaingi Tubagus Wahid Anshor 279 suara yang menjadi wakilnya dan Wan Tuswandi Tsoga,Spd dengan jumlah 114 suara yang kembali menjabat sebagai sekertaris pada organisasi tersebut. Bagi Endang Djakatela ini bukan kali pertama menjadi pengurus PGRI karena sebelumnya Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua PGRI pada masa bhakti periode 2004-2009.
Saat ditemui SF Endang Djakatela mengatakan, terpilihnya kembali dirinya sebagai ketua PGRI Kab.Sukabumi adalah amanat yang harus dilaksanakan sesuai program yang telah digariskan.” Kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas guru dan meningkatkan mutu pendidikan melalui guru propesional sejahtera dan terlindungi dan mudah-mudahan kedepan organisasi ini lebih baik dari yang sebelumnya.”ucapnya.
“Semoga kepemimpinannya pak Endang yang akan datang jauh lebih maju dari yang sudah-sudah, selama kepemimpinan beliau tidak ada permasalahan, dan sukaraja siap mendukung,”tukas salah seorang anggota dari Sukaraja.
”Selamat kepada Endang Djakatela yang kembali menjabat sebagai Ketua Pengurus PGRI ke depan.Siapa pun wakilnya saya akan mendukung program kedepan,” ujar sekretaris terpilih, Wan Tuswandi Tsoga.
Dihari pertama konferensi PGRI dihadiri wakil Bupati sukabumi, serta ketua DPRD kabupaten sukabumi beserta unsur muspida, ketua PGRI Jawa Barat beserta unsur PGRI Jawa Barat, juga para peserta konferensi dari perwakilan PGRI kecamatan se-Kabupaten Sukabumi yang telah mendapat mandat dari ranting, sebanyak 3 orang dari masing-masing cabang yang mewakili 7350 orang anggota.
Adapun agenda pokok dalamkonferensi ini adalah menyampaikan pertanggung jawanban pengurus selama masa bhakti 2004-2009, serta menyusun dan merencanakan program kerja organisasi untuk masa bhakti 2009-2014, dan memilih dan menetapkan kepengurusan PGRI masa bhakti 2009-2014.(Herry.F)

============

Tokoh SF Peduli Pendidikan Anak

Pelabuhanratu, SF
Tidak ada seorang anakpun yang menginginkan ayahnya memiliki profesi sebagai penjaga kebun. Tetapi, garis hidup adalah suratan sang Penguasa alam semesta yang tak dapat ditentang siapapun. Namun, garis hidup itu pula yang membawa Raples anak si penjaga kebun memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.
Kesempatan Raples untuk mengenyam pendidikan kejengjang yang lebih tinngi diperoleh berkat kepedulian salah seorang tokoh SukabumiForum(SF), M.Sudirman yang tergerak hatinya serta ketulusan untuk menyekolahkan anak penjaga kebunnya yang bernama Baed.
Menurut Sudirman, ada dua hal yang menjadi alasan dari sikapnya ini, pertama karena Raples memiliki sifat rajin membantu pekerjaan orang tua dengan prestasi belajar yang sangat baik. “ Sedangkan alasan yang kedua karena ia anak dari salah satu bagian dari keluarga saya. Sudah tiga tahun ini Baed menjadi bagian dari keluarga yang mengurus rumah kecil dan kebun di Pasir Bendera,” ujarnya..
Sudirman yang akrab dipanggil kang Dirman juga mengungkapkan. untuk menyekolahkan Raples dipilihnya lembaga pendidikan berlabel Tsanawiyah. Hal ini merupakan satu pertimbangan matang. Dengan bersekolah di Tsanawiyah, Ia ingin agar generasi penerus memiliki bekal agama yang lebih kuat ketimbang bekal ilmu keduniawian. “ Pembinaan akhlak generasi muda jauh lebih penting agar budaya korup tidak diwariskan kepada generasi penerus bangsa.,” katanya pula.
Dalam kesempatan itu, M Sudirman terlihat menitipkan langsung kepada pimpinan yayasan Miftahul Falah, Kyai Agus Suhrowaldi. Sementara Baed yang juga ikut mengantarkan anaknya untuk menghuni pondok pesantren terlihat sangat bahagia. “ Sebagai orang tua Saya ucapkan terimakasih karena Raples diberi kesempatan bersekolah di tsanawiyah Miftahul Falah. sekaligus mondok dipesantren .” paparnya. (AM***)

=============

Perlu Tenaga TU Di Tiap SD

Kab Sukabumi,SF.
Laporan Pertanggungjawaban dana BOS memang jlimet. Setidaknya hal ini diakui oleh Zenal Abidin, Kepala UPTD Pendidikan kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.
Ditemui wartawan dikantornya, Zenal Abidin mengemukakan para kepala SD perlu dibantu oleh tenaga penata usaha agar administrasi dana BOS berjalan lebih tertib.
Lebih jauh Zenal Abidin mengemukakan adalah wajar jika para kepala SD mengalami sedikit kesulitan dalam pelaporan adminstrasi dana BOS. Pemahaman akuntansi yang masih rendah ditambah juklak juknis yang masih multi interpretasi masih menjadi masalah yang meskipun kecil tapi cukup mengganggu.
Zenal yang baru menjabat kepala UPTD Kecamatan Gunungguruh selama enam bulan juga mengemukakan berdasarkan juknis, penggunaan dana BOS sama sekali tidak memungkinkan bila digunakan untuk rehabilitasi ruang belajar. Yang diperbolehkan adalah perawatan atau pemeliharaan kecil. Karena itu, adalah wajar jika sekolah yang memerlukan rehabilitasi ruang kelas harus menunggu di danai oleh program DAK atau Rolesharring.
Diakui Zenal masih ada kesulitan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana BOS. Salah satu contohnya adalah biaya foto kopi yang nilainya bisa jadi tidak seberapa. Tetapi, kondisi daerah yang jauh dari pusat kota memaksa pengelola dana BOS mengeluarkan uang berpuluh-puluh kali lipat dari biaya foto kopi itu sendiri.
Padahal, juknis penggunaan dana BOS tidak mengakomodir persoalan itu. Karena itu, Zenal mengharapkan ada aturan yang lebih fleksibel tentang penggunaan dana BOS ini. (***)

=============

Strategi Dishub Atasi Kemacetan

Sukabumi, SF.-
Banyaknya ruas jalan di wilayah Kabupaten Sukabumi yang kondisinya mengalami rusak berat, menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Namun bukan masalah kondisi jalan saja, kemacetan di beberapa wilayah seperti di Pasar Cibadak dan Cicurug juga menjadi masalah utama yang harus segera di carikan solusinya oleh Dishub.
Melihat kondisi di atas, SF mencoba mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Z.A Kusumawiaja, untuk mengetahui langkah dan upaya kedepan yang akan dilakukan dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut.
Langkah apa yang dilakukan Dinas Perhubungan kab.Sukabumi dalam menangani permasalahan lalu lintas?
Dishub kabupaten Sukabumi sebagai pemegang regulasi banyak melibatkan institusi-institusi lain yang berkaitan dengan masalah lalu lintas dijalan. Seperti halnya urusan pergerakan dan perhubungan kendaraan ditangani perhubungan, sementara pengawasan pengendalian registrasi administrasi kendaraan oleh pihak kepolisian. Sedangkan, masalah infrastruktur dilaksanakan Bina Marga tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.
Sejauh mana tanggung jawab Dishub dalam menangani pengguna jalan?
Berbicara bagaimana perilaku para pengguna jalan dan supir, semua merupakan tanggung jawab kita bersama. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat turut membantu bagaimana berperilaku dan beretika dalam berlalu lintas yang baik.
Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan?
Yang menjadi permasalahan adalah volume kendaraan yang tidak sebanding dengan daya dukung inprastruktur.Jadi pertumbuhan kendaraan begitu pesat. Sehingga menimbulkan kemacetan terutama di pusat-pusat kegiatan masyarakat. Kita ketahui bersama, kemacetan sering terjadi di ruas jalan yang menjadi kegiatan ekonomi seperti pasar dan pertokoan. Banyaknya para pedagang yang biasa kita sebut sebagai pedagang kaki lima. Karena mereka tidak memiliki pasar dagang, akhirnya berjualan diruas jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Untuk menertibkan jelas menjadi kewajiban institusi yang menangani masalah pedagang itu sendiri.
Apa permasalahan yang sering menjadi tantangan Dishub selama ini?
Tumbuhnya alat tranportasi roda dua walaupun didalam undang-undang belum disahkan. Pengguna alat transportasi ini terus meningkat. Sedangkan, pengetahuan berlalu lintas pengendara roda dua kitaketahui bersama apabila dalam berkendaraan tidak mengindahkan norma-norma etika berlalu lintas, padahal kita telah memasang rambu-rambu lalu lintas tetapi, rambu-rambu ini seolah hanya sebagai hiasan saja.
Upaya apa yang sudah diambil untuk menangani masalah tersebut?
Kita perlu mencari solusi yang melibatkan semua pihak. Diantaranya perlu mengatur tingginya volume kendaraan di jalan karena faktor-faktor tarikan dan bangkitan. Tumbuh berkembangnya industri yang langsung mempunyai akses ke jalan arteri pada saat terjadi mobilisasi orang masuk maupun keluar, mereka menunggu transportasi ruas jalan yang akhrnya menimbulkan satu sumbatan dan kemacetan. Artinya pihak swasta juga di tuntut dapat memperhatikan bagaimana tertib lalulintas untuk karyawannya. Misalnya dikawasan-kawasan indistri disiapkan sub terminal tempat karyawannya menunggu atau menurunkan penumpang yang tidak mengganggu kepentingan pengguna jalan lain.
Sejauh mana langkah Dishub untuk menertibkan kendaraan roda dua yang digunakan sebagai kendaraan pengangkut?
Sementara ini sangat sulit sekali, dimana dalam undang-undang kendaraan roda dua bukan merupakan alat transportasi, tapi kenyataan itu dijadikan alat transportasi dengan alasan kebutuhan demi mempertahankan hidup. Ya, kalau bebicara masalah perut akhirnya kita tidak bisa berbuat banyak. Karena belum tersedianya lapangan pekerjaan sehingga terpaksa mereka menjadi tukang ojek. Kedepan harus dirumuskan sebuah kebijakan yang jelas, apakah dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah sehingga mereka termasuk suatu kendaraan yang memang diperuntukan sebagai angkutan orang yang tentunya harus memenuhu standar-standar, teknis, dan persyaratan administrasi yang harus mereka penuhi. Sementara ini kita nelum kesana, karena kita belum punya payung hukum.
Berapa banyak terminal di kab. Sukabumi?
Infrastruktur terminal kita banyak tapi masih bersifat lokal seperti Sagaranten , jubleg, Sukaraja, Cicurug dan juga ada terminal ITC yang melayani antar kota, Kabupaten dan provinsi tepatnya Terminal Pelabuhanratu jurusan Bogor,Depok sampai ke Bekasi. Sementara terminal cibadak adalah terminal lintasan untuk mengatasi kemacetan dari Cicurug. Karena jumlah angkot yang cukup besar, kita perlu mengembangkan terminal angkot ini . Bahkan kita rencanakan terminal angkutan diarahkan ke desa Benda, Kecamatan cicurug .Pasalnya , banyak trayek – trayek dari cibadak sampai cicurug melalui jalur Parungkuda kemudian Cidahu, Caringin, Cicurug, bogor –Sukasari . Selain itu Cicurug juga menjadi lintasan yang dilalui bus dan kendaraan tiga perempat seperti Elf jalur Bogor – Sukabumi dengan lalu lintas harian rata – rata ( LHR ) ,kurang lebih 1800 kendaraan perhari .
Apa langkah pertama yang dilakukan untuk mengetahui Volume kendaraan ?
Langkah pertama yang dilakukan dalam mengetahui jumlah kendaraan itu diantaranya melalui segi waktu karena, pada waktu – waktu tertentu seperti dari jam 06.00 WIB sampai jam 08.00 WIB angkutan berat diberhentikan untuk memberikan kesempatan pertama kepada para pengguna jalan lain seperti PNS , anak sekolah, pedagang untuk melakukan aktifitasnya .Dan itu kami anggap lebih efektif. Untuk kendaraan besar pengangkut pasir, kita buka jalurnya mulai jam 18.00 WIB – 06.00 WIB . Kalau diberi ijin pada siang hari ini jelas akan menghambat para pengguna jalan lain .
Apa kendala yang menyangkut PAD dari Dishub ?
Sekarang mungkin ada kendala yang memang harus kita antisipasi terutama menyangkut Fasilitas – Fasilitas yang belum kita penuhi .Kalau sudah siap kita bisa melakukan pungutan retribusi secara insentif . Karena pungutan parker belum kita lakukan secara intensif.
Apakah jumlah rambu – rambu yang ada di kab. Sukabumi sudah memadai sebagai sarana pencapaian tertib lalu lintas ?
Kalau berbicara pengadaan rambu – rambu lalu lintas , berdasarkan perturan PP.38 dibagi menjadi beberapa kewenangan . Ada yang menjadi urusan pusat dan pemerintah provinsi . Contohnya pada jalur Cikidang – Cibadak , jalur tersebut termasuk jalan nasional atau jalan Negara . Dimana menjadi kewenangan Departemen Perhubungan . Dikaitkan dangan peraturan pengelolaan keuangan ,APBD kabupaten atau kota tidsk boleh melaksanakan aktifitas di area kewenangan instansi atas.
Sedangkan pengadaan rambu – rambu menjadi tanggung jawab instansi atas. Kita hanya memberikan satu usulan dan kewenangan di jalan kabupaten . Jadi kalau kita melihat di ruas jalan nasional itu tidak ada rambu – rambu karena bukan kewenangan daerah. Padahal fasilitas rambu – rambu di sepanjang ruas sepanjang ruas jalan tersebut sangat penting . Walaupun setiap tahun ada pemasangan rambu – rambu , tapi dengan area yamg begitu luas , pemasangan menjadi tidak merata , selain itu kita pertimbangkan juga Faktor keamanannya.
Sejauh ini , apa yang dilakukan Dishub untuk melkukan pelayanan uji kelayakan secara maksimal kepada pengendara ?
Kita memiliki jadwal keliling dengan Fasilitas satu unit mobbil untuk melayani mereka di terminal, seperti di terminal Sukaraja,Jubleg,Cisaat, dan Parungkuda.Mulai Senin kita memiliki target kembali ke Cisaat. Selanjutnya Selasa ke Sukaraja, Rabu ke Jubleg, dan kamis ke Parungkuda yang meliputi Cicurug, Kalapanunggal,Cidahu, nagrak,Cibadak. Sedangkan untuk daerah selatan Palabuanratu,Jampangkulon, Sagaranten, dan Surade unit mobil beroperasi berdasarkan permohonan dari pengendara daerah sekitar. Biasanya terjadi sebulan sekali. Disamping itu, kita melakukan pelayan yang bersifat statis untuk mereka yang datang ke kantor dishub.(**)

============

Membangun SDM Lewat Porseni
Sukabumi, SF.-
Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya, Senin (15/06) lalu membuka Porseni PTK-PNF tahun 2009 di GOR Cisaat. Dalam acara itu Bupati Sukmawijaya didampingi Direktur PTK-PNF Depdiknas dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Zainal Mutaqin.
Saat menyampaikan sambutannya, bupati menyatakan, Porseni merupakan salah satu momentum yang tepat dalam upaya meletakan dasar-dasar pembangunan kualitas SDM (sumber daya manusia). Momentum ini merupakan bagian penting dari upaya pembentukan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan jati dirinya dengan menggali potensi serta mengasah kemampuan dan bakat yang dimilikinya.
“Porseni merupakan sarana untuk mencari bibit-bibit yang memiliki keungulan kompetitif di bidang olah raga dan seni untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat kemampuan dan kekuatan para pesertanya,” kata bupati.
Lebih lanjut Sukmawijaya mengharapkan, kegiatan Porseni PTK-PNF dapat menghasilkan pendidik yang berkualitas, berahlak mulia, mandiri, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya agar memiliki kekuatan spritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlaq mulia serta keterampilan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Sementara itu Ketua Panitia Porseni PTK-PNF Mulyadi menyampaikan laporannya, kegiatan yang digelarnya diikuti Forum PKBM, Himpaud, Hisppi yang berasal dari 47 kecamatan. Porseni dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 15 sampai tanggal 16 Juni 2009.
Mulyadi menambahkan, tujuan dari Porseni PTK-PNF adalah untuk memberdayakan Forum PTK-PNF di kabupaten Sukabumi; menggali potensi diri dari Forum PTK-PNF, dan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi untuk dikirim ke Porseni tingkat provinsi. RED

============

Aparat Desa Keluhkan Bantuan Dana Oprasional

Sukabumi, SF.-

Aparat desa di Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi mengeluhkan minimnya batuan dana operasional pendistribusian beras miskin (raskin) sebesar Rp. 50.000 yang bersumber dari APBD. Bahkan dengan dana dirasa tidak mencukupi untuk mendistribusikan raskin ke warga yang berada di pelosok sekalipun.
Akibatnya, pihak pengelola raskin di tingkat desa ketika akan mendistribusikan ke warga mau tidak mau harus menjual raskin denga harga Rp. 1.800/kg. Padahal harga yang ditentukan pemerintah untuk raskin sebesar Rp. 1.600/kg.
Seperti yang di katakan Duduh, salah seorang pengelola raskin di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, keputusan pihak desa untuk menjual harga raskin sebesar Rp. 1.800/kg, dikarenakan dana pendistribusian yang diberikan oleh Pemkab Sukabumi sebesar Rp. 50.000 tidak mencukupi.
“ Bayangkan saja, dengan dana yang minim tersebut pihak desa harus mendistribusikan raskin ke seluruh warga sampai ke pemukiman warga yang berada di pelosok sekalipun. Kalau dihitung, dana yang di dapatkan tidak akan mencukupi untuk membiayai transportasi pada saat pendistribusian,” katanya.
Diungkapkan Duduh, dari penjualan raskin sebesar Rp. 1.800/kg, pihak pengelola mengambil Rp. 200 untuk mencukupi biaya operasional pendistribusian raskin.
Sementara itu, Koordinator raskin Kecamatan Gunungguruh Uus Supriyadi ketika dimintai tanggapannya terkait keluhan aparat desa mengatakan, akibat minimnya dana pendistribusian beras raskin yang diberikan kepada pengelola raskin di tingkat desa sebesar Rp. 50.000 oleh Pemkab Sukabumi. Membuat harga raskin yang didistribusikan ke warga di 7 desa mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.800/kg.
Uus juga membenarkan, alasan pihak pengelola raskin di tingkat desa untuk menaikkan harga penjualan raskin dikarenakan jarak tempuh pendistribusian dari desa ke rumah warga terbilang jauh.
“ Hal inilah yang dikeluhkan pengelola raskin di tiap desa. Karena darimana mereka akan menalangi biaya pendistribusian raskin, yang harus diantar sampai ke rumah warga dipelosok sekalipun,” katanya.
Lebih jauh Uus mengungkapkan, selain minimnya dana pendistribusian raskin. Kendala-kendala yang sering dihadapi koordinator raskin tingkat kecamatan yaitu ketika akan menebus raskin dari dolog namun belum ada uang. Dikarenakan, pengelola raskin di tingkat desa terlambat dalam menyetorkan uang penebusan raskin ke koordinator kecamatan.
“ Kami sangat berterima kasih kepada pihak Dolog yang memberikan tenggang waktu satu minggu jika mengalami keterlambatan pembayaran raskin,” ungkapnya.
Uus juga mengatakan, jumlah penerima raskin di Kecamatan Gunungguruh saat ini mencapai sekitar 384 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan kisaran kebutuhan raskin mencapai 58,125 ton tiap bulannya.
Uus mengharapkan, agar kedepannya pemkab Sukabumi mau menambah dana pendistribusian raskin di tingkat desa. Apabila dana pendistribusian raskin di tingkat desa dinaikkan, berdampak terhadap lancarnya pendistribusian raskin ke warga dan harga penjualan raskin sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 1.600/kg.(Tedi)

=============

6 Pabrik Pupuk Organik disegel Mabes Polri

Kabupaten Sukabumi SF.-
Sejumlah pabrik yang memproduksi pupuk organik di wilayah Kecamatan Cikembar mendapat peringatan keras dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sukabumi. Sedangkan peringatan itu disampaikan setelah menemukan adanya produksi pupuk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Padahal ketentuan itu wajib dipatuhi perusahaan untuk melindungi konsumen dari peredaran pupuk yang berkualitas rendah.
Hal itu diungkapkan Kepala Diskoperindag Kabupaten Sukabumi, Asep Jafar menyusul adanya penyegelan enam pabrik pupuk organik yang beroperasi di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. Sedangkan penyegelan itu dilakukan tim Mabes Polri bersama Polres Sukabumi pada Rabu (10/6) pekan lalu.
Asep menjelaskan bahwa hasil pengecekan ke sejumlah produsen pupuk di Cikembar, sebagian besar tidak memenuhi komposisi yang ditetapkan Departemen Pertanian (Deptan) RI yang sesuai dengan ketentuannya. Sedangkan SNI wajib dimiliki setiap produsen pupuk,” kata Asep Jafar.
Asep juga mengungkapkan, jauh hari sebelum dilakukan penyegelan oleh Mabes Polri, pihaknya sudah berulangkali mengingatkan kepada seluruh produsen pupuk. Tujuannya tiada lain agar segera menyesuaikan semua komposisi hasil produksi sesuai ketentuan SNI. Namun kenyataannya para pengusaha masih membandel dan tidak mengindahkan himbauan Diskoperindag.
“Wajar-wajar saja jika Mabes Polri menyegel aktivitas perusahaan yang diduga memproduksi pupuk palsu.” Ungkap Asep. Keberhasilan Mabes Polri membongkar aktivitas penyimpangan produksi pupuk di wilayah Cikembar merupakan yang kedua kalinya. Setahun yang lalu, Mabes Polri juga menyita ratusan ton pupuk ilegal dari tiga pabrik.
Sedangkan pabrik-pabrik yang aktivitasnya sempat ditutup itu milik PT Wonderindo Parmatama, CV Bunga Gresik, dan PT Pasifik Mineralindo Utama. Berdasarkan hasil pengecekan Diskoperindag Kabupaten Sukabumi kesejumlah pabrik yang berlokasi di Cikembar. Umumnya memproduksi pupuk dengan mengandalkan bahan dari bebatuan alam dan zeolit. Maksud Pemerintah memberlakukan SNI wajib komoditas pupuk untuk melindungi konsumen dan mengantisipasi masuknya pupuk impor bermutu rendah. Sedangkan penerbitan SNI wajib pupuk dimaksudkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. SNI wajib dipenuhi produsen dan importir dengan diterbitkannya Permenperin No. 19/M-IND/ Per/2/2009 tentang Pemberlakuan SNI Pupuk Secara Wajib.(***)

=============

PKS BelumTentukan Pasangan Sukmawijaya

Kabupaten Sukabumi, SF.-
DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum tentukan pendamping Sukmawijaya menyosong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukabumi 2010 mendatang. Kendati langkah cepat telah dilakukan PKS yang telah menentukan untuk mengusung Sukmawijaya sebagai calon bupatinya. Sedangkan calon pendamping Sukmawijaya masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal DPD PKS Kabupaten Sukabumi.
Gerak cepat Partai Berbasis massa Islam dengan menentukan sosok kandidat Bupati Sukabumi lebih awal didasari hasil Pemilu Legislatif 2009. PKS sebagaimana diketahui hanya meloloskan enam kadernya menuju Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Padahal persyaratan partai politik untuk bisa mengusung pasangan calon bupati di Kabupaten Sukabumi minimal harus mengantongi delapan kursi. Disela-sela acara deklarasi tim pemenangan SBY - Boediono di Gedung Disen Cisaat Senin (15/6) lalu.
Anggota Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kabupaten Sukabumi Priyo Indriyanto, usungan terhadap Sukmawijaya yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Sukabumi itu dilakukan PKS untuk menjawab keragu-raguan masyarakat. Sukmawijaya kerap disebut-disebut tidak akan mencalonkan lagi menjadi bupati karena tidak mendapat dukungan partai politik. Padahal peluang untuk terpilih, di mata masyarakat masih cukup besar.
”Karena itulah, PKS sudah beberapa kali menggelar pertemuan untuk membahas persiapan Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2010. Pertemuan digelar bukan hanya menentukan strategi pemenangan maupun arah koalisi. Tetapi pertemuan juga menyepakati pengusungan Sukmawijaya sebagai calon bupati Sukabumi,” katanya.
Priyo mengakui usungan terhadap Sukmawijaya baru sebatas kesepakatan di internal DPD PKS Kabupaten Sukabumi. Usungan ini tetap harus mendapat rekomendasi tim musyarokah di DPW PKS Jawa Barat yang nantinya keluar putusan dari DPP PKS. Namun DPD PKS merasa yakin usungan terhadap Sukmawijaya sebagai langkah terbaik untuk pemenangan PKS di Pilkada Kabupaten Sukabumi. PKS sudah merancang untuk menjalin koalisi dengan parpol lainnya.
Koalisi diharapkan bisa mempermulus langkah Sukmawijaya yang saat ini baru memiliki modal enam kursi di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Jika koalisi ternyata sulit dibangun, PKS akan menempuh jalur independen agar Sukmawijaya bisa menjadi calon bupati. ”Urusan koalisi biasanya sering berujung pada adu tawar harga dukungan. Kejadian seperti itu pernah terjadi pada Pilkada tahun 2005 lalu. Saya pikir jalur independen merupakan langkah yang terbaik bagi Sukmawijaya jika PKS tidak bisa membangunkoalisi dengan parpol lainnya.” Pungkas Priyo.(***)

=============

Menatap Masa Depan Sukabumi Exscellence

Hubungan yang kurang harmonis dua saudara kandung antara Pemerintahan Kota dan Kabupaten Sukabumi yang saat ini memiliki kendala dan gangguan psikologis akibat dari berbagai masalah, mudah-mudahan akan segera sirna dengan lahirnya Civil Society Organisation (CSO) sebagai jembatan ukhuwah, sehingga para tokoh bersatu. Dengan konseptual dalam sebuah THING TANK (Drum berfikir), braintrust, dengan kerangka fikir yang concern mengkaji secara komprehensip.Sepakat menata masa depan untuk membangun Sukabumi Exscellence dengan nama Sukabumi Forum (SF) Para Tokoh yang terdiri dari Prof. Shalahudin Sanusi, Prof. DR Deddy Ismatullah Mahdi, SH.,MH. Prof. H.A Rasyidin, DR. Wan A Hirawan, M.Si, DR. Drs. H.M.A. Asep Deni, MM, CQM, CBA, Serta Drs Ade Juanda M.Ag memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada Insan Pers, untuk sama-sama bertekad membangun sebuah wadah yang inparsial, independen dan kukuh pada komitmen menuju Pembangunan Sukabumi yang lebih baik, lebih moralis dan sejahtera untuk memberikan pencerahan pada rakyat melalui political education/ pembelajaran politik, political communication / komunikasi politik dalam mewujudkan Good Governance dan civil society yang memihak pada rakyat. Dalam pencerahan yang dipaparkan Prof. Shalahudin Sanusi bahwa Kabupaten dan Kota Sukabumi ini diperintah oleh sejarah untuk bersaudara. Bahkan diperintah oleh UU 32 untuk saling kerjasama antar daerah, sehingga tercipta suatu kerjasama antar daerah yang harmonis. Tokoh penggagas pembangunan kota Sukabumi dengan Paradigma Surgawi ini menegaskan, bahwa konsep pembangunan paradigma surgawi adalah sebagian "kecil" dari gagasan besar dan komprehensip untuk membangun Sukabumi ke depan. "Banyak yang harus dikaji dan diseminarkan untuk mendapatkan solusi dari berbagai hal yang belum tergali secara maksimal, sehingga diharapkan hasilnya menuju pemerintahan yang lebih baik, Good Governance". Ungkapnya. Tokoh lain yang terkenal dengan sepuluh pokok ajaran Imam Al-Ghazali yaitu Prof. DR Deddy Ismatullah Mahdi SH,.MH, mengutarakan tentang maksud dan tujuan Sukabumi Forum (SF) adalah, sebuah lembaga Think Tank yang berwibawa dan berkapasitas sebagai rujukan, tidak hanya sebatas tempat kumpul-kumpul. “Sehingga suatu saat SF menjadi lembaga yang berwibawa dan siapapun akan silau untuk menatap SF,” kata tokoh yang menjabat Ketua MUI Kota Sukabumi ini. DR. Wan A Hirawan, M.Si menginginkan, bahwa SF sebagai wadah fasilitator agar dapat saling bekerjasama dua saudara kandung Kota-Kab Sukabumi yang kini tengah "kurang rukun". DR. Drs. H.M.A. Asep Deni, MM, CQM, CBA, berkeinginan dengan SF, bahwa pelaksanaan Pemerintahan yang baik (Good Governance) belum tercapai secara maksimal. Maka sudah sepantasnya merupakan Pekerjaan Rumah yang wajib diagendakan secara kolektif, oleh seluruh elemen yang terkait dalam pelaksanaan Good Governance. Sebagai upaya untuk mewujudkan wacana menjadi sebuah realita, karena mengandung arti mukjizat akan tiba kalau saja hal itu benar jadi sebuah kenyataan.

Membangun Pemerintahan yang lebih Baik Good Governance,

Masyarakat dan Pers Harus Dilibatkan.
Keinginan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (Good Governance), belum mencapai secara maksimal. Maka sudah sepantasnya hal ini merupakan pekerjaan rumah yang wajib di agendakan secara kolektif, oleh seluruh Elemen yang terkait dalam pelaksanaan Good Governance, sebagai upaya untuk mewujudkan wacana menjadi sebuah realita mengandung arti mukjizat akan tiba kalau saja hal itu benar jadi sebuah kenyataan. Kekuatan akan muncul, ketika beban tersebut menjadi tanggung jawab bersama, yang selama ini hanya mengandalkan lembaga eksekutif dan legislatif. Tanpa adanya keterlibatan elemen lain, terutama dalam hal pengawasan, karena fungsi pengawasan yang ada pada legislatif kiranya cukup terbatas. Maka sudah saatnya elemen penyeimbamg dari Civil Society Organisation (CSO) dilibatkan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Sebutan CSO cukup asing di dengar awam, karena terbiasa mengenal Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini belum berhasil memposisikan diri dalam satu Formula dengan para perumus kebijakan. Begitupun halnya dengan lembaga kontrol lainnya yang mengalami nasib sama, yakni Pers. Semua itu karena belum ada pihak yang menilai sebagai bagian dari pilar demokrasi. Ketidak terlibatan dua elemen pengawasan ini, kiranya penyebab utama keterlambatan pencapaian Good Governance di Sukabumi. Maka tak heran, intensitas ketidak puasan dan ketidak percayaan terhadap pemerintah semakin meningkat bisa dimaklumi. Karena Pengawasan yang ada pada Legeslatif, semakin hari kian melemah, pembiasan (Deviasi) pun di berbagai hal semakin menunjukan angka yang cukup tinggi. Bahkan tak sedikit berakhir pada tindakan Korup. Hal itu menandakan tingkat pengawasan yang sangat lemah, bahkan bisa dinilai tidak pernah ada pengawasan, ini ditenggarai dengan legislatif Kota maupun Kabupaten Sukabumi beberapa tahun ke belakang harus berakhir dengan vonis pengadilan negeri dan menyandang predikat baru.

Terpidana Korupsi.
Maka cukup beralasan (Reasonable), kalau CSO/LSM dan Pers harus terlibat dan sejajar dengan kalangan perumus kebijakan, yang selama ini masyarakat (LSM) hanya diberikan kapasitas sebagai penonton dan Pers secara proporsional murni hanya ada pada tataran alat Publikasi dan Sosialisasi.
Padahal keterlibatan kedua elemen masyarakat ini terpayungi oleh Undang-Undang (baca undang-undang tentang pengawasan) Terlibatnya kedua elemen kontrol ini, dengan penuh harapan dapat meminimalisir angka Kedipan Mata diantara Lembaga Eksekutif dan Legeslatif, dan dapat menumbuhkan kembali Angka Partisipasi yang rendah, Alotnya transparansi, kesetaraan yang sulit diciptakan, lemahnya daya tanggap/ responsif, akuntabilitas rendah dengan pengawasan semu yang selama ini tanpa disadari telah menghambat tujuan Paradigma Surgawi bagi Kota Sukabumi dan Nuansa Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang berakhlakul karimah.
Montesqueu memberikan Formula dengan Trias Politika, dalam ketatanegaraan dan ketatabangsaan. Indonesia (Sukabumi) hanya Bipartit (Yudikatif tidak terlibat), maka tak heran ketika mendapatkan informasi dari CSO/LSM dan berita Media Massa, tanpa reserve langsung tanggap dan segera dilakukan pemeriksaan. Ironisnya kedua lembaga pemerintahan tersebut terposisikan sebagai Target Operasi Pihak Yudikatif. Tindakan tersebut bukan bentuk pengawasan yang bersifat Prefentif, akan tetapi merupakan tindakan Kuratif bagi pejabat pengidap penyakit korup dan jenis perbuatan melawan Hukum lainnya.
Bertolak dari pola pikir pada peningkatan Sistem Pemerintahan di Sukabumi untuk memaksimalisasi pencapaian Good Governance, muncul gagasan dari kalangan akademisi dan insan Pers Sukabumi, berfungsi dalam Sentra Analisa Idealita dan Logika (SAIL) Pusat Pengkajian Gagasan dan Pemikiran, yang mereka beri nama SUKABUMI FORUM, dengan memiliki komitmen “ Bersama Membangun Sukabumi “. (****)

Antara Idealisme Jurnalistik Dengan Kepentingan Bisnis

Mengembangkan idealisme jurnalistik tanpa kekuatan financial adalah omong kosong. Sebaliknya, membangun bisnis media tanpa idealisme jurnalistik hanya akan merusak akhlak masyarakat. Budhis Nataprawira yang menjadi “komandan” manajemen SF menyatakan hal itu dalam acara doa bersama kru SF Jumat 19/06yang lalu.
Kang Budhis juga menuturkan mencari jalan tengah dari kedua sisi yang biasa saling bersebrangan kepentingan hanya akan melahirkan budaya komprimistis. Ini tidak baik bagi pengembangan nilai-nilai demokrasi. Kang Budhis berpendapat budaya kompromistis hanya akan melahirkan “bagi-bagi anggaran” diantara para elit organisasi sosial ataupun politik dalam suatu wilayah.
Padahal, keputusan yang merubah sstem nilai sosial berdasarkan nilai-nilai demokrasi adalah aspirasi mayoritas. Kedewasaan berdemokrasi berujung pada kesediaan menerima aspirasi mayoritas dari kelompok minoritas.
Ketika ditanya bagaiman

a posisioning SF dalam “pertarungan” antara kepentingan bisnis dan idealisme jurnalistik, kang Budhis mengemukakan yang penting bukan kompromistis atau atau mencari jalan tengah. Mencari jalan tengah hanya akan melahirkan pengembangan idealisme “basa-basi” atau pengelolaan bisnis yang setengah hati.
“Ada cerup market diantara kedua kepentingan tadi yang bisa dikelola jajaran manajemen SF”, ujar kang Budhis. Yang dimaksud “cerup market” oleh kang Budhis adalah wilayah dimana baik idelaisme jurnalistik ataupun kepentingan bisnis tidak memiliki kepentingan apapun. “Dari cerup market itu kita berupaya agar kru SF memperoleh pendapatan yang halal dan barokah” lanjut kang Budhis.
Kang Budhis mencontohkan visi itu dalam pengelolaan rubrik wawancara ekslusif media SF. “Wawancara ekslusif menjadi berita komersial yang menghasilkan pendapatan bagi manajemen SF ketika memuat sisi sisi positif institusi bisnis“ ujarnya.
Ia menambahkan ketika dalam bearita Head Line ternyata mengupas insatitusi bisnis yang sama dalam perspektif kontrol social, maka yang harus dilakukan bukanlah kompromi atau mencari jalan tengah diantara keduanya. Salah satu pihak harus mengalah agar pengelolaan media tidak setengah-setengah. Argumentasi pihak yang menang harus dituruti baik oleh pihak manajemen ataupun redaksi yang memiliki otoritas pengembangan idelaisme jurnalistik. “Jalan tengah yang menyenangkan keduabelah pihak hanya akan membuat media SF banci!”, ujar kang Budhis.
Disinggung mengenai segmentasi pembaca SF, kang Budhis menuturkan segmentasi dan posisioning SF masih agak lebar. Yang jelas, sajian SF bukan untuk kelompok remaja atau ABG. “Sebetulmya kita membidik pasar menengah bawah dengan kelompok umur dewasa muda sampai dewasa”, ungkapnya.
Disinggung mengenai market media cetak lokal, Budhis Nataprawira mengemukakan manajemen SF melihat kebutuhan media lokal sebagai sarana iklan tumbuh beriringan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. SF sebagai media yang meng-eksplorasi berbagai hal tentang Sukabumi baik kota ataupun kabupaten dapat dimanfaatkan sebagai media iklan oleh produk nasional yang membidik market Sukabumi.
Apalagi untuk produk produk lokal yang pasarnya juga membidik pasar lokal, SF adalah media yang sangat efektif dan efisien. Tidak percaya ?. Cob abaca “Hanya dengan Rp 50 ribu Anda Bisa Beriklan. Tetapi, Jangan Beriklan …….. ”. (***)

Hanya Dengan Rp 50 rib

u, Anda Bisa Beriklan ! , Tetapi, Jangan Beriklan …..”

Jika dikatakan tarif iklan di SF murah, itu adalah keliru. Sama kelirunya jika dikatakan tarif beriklan di SF adalah mahal. Yang benar adalah tarif iklan SF amat kompetitif dan efisien. Bahkan jika diperlukan tim kreatif SF siap membantu desain iklan yang disesuaikan dengan segmentasi dan posisioning produk. Tentu saja tidak murah. Tetapi, juga tidak mahal. Bukan sedang, melainkan kompetitif dengan real cost yang terukur .
Salah satu produk komersil dari SF adalah rubric Berita Foto. Punya 8 sampai 10 foto produk senada ? Hanya dengan masingmasing Rp 50 ribu, foto produk anda sudah tampil di SF, dibaca public kota ataupun kabupaten Sukabumi dengan masa up date satu minggu. Selling point SF ada di lapak-lapak penjual Koran sepanjang jalur utama Sukabumi. Bahkan mulai edisi 04 SF akan dibaca diruang publik seperti ruang tunggu dokter.
Tentu, tidak semua produk akan efektif dan efisien beriklan di SF. Produk untuk teenager dengan potensi pembeli dari mereka juga tentu tidak terlalu efektif. Lain persoalan ketika usernya adalah teenager tetapi pembeli produk itu adalah orangtuanya.
Tips yang paling penting dari manajemen SF untuk calon pemasang iklan adalah “ Jangan Coba-coba Beriklan Jika Produk Anda adalah Narkoba atau Layanan Prostitusi ! (***)

Jenis Jenis Iklan SF

Iklan full color halaman muka dan belakang

• Iklan b/w halaman dalam
• 1 halaman penuh
• ½ halama n
• ¼ halaman
• 1/8 halaman

• Berita Komer sil
• Wawancara Eksllusif
• Berita Foto
• Profil Bisnis

===========

Pemasaran Daging Diawasi Dinas Pertanian

Sukabumi,SF.-

Guna mengawasi peredaran daging yang masuk ke pasar modern dan tradisonal Dinas Pertanian Kota Sukabumi melalui Bidang Peternakan secara intensif melakukan pengawasan, setidaknya dua kali dalam seminggu menerjunkan petugas ke lapangan.
Kabid Peternakan Dinas Pertanian Cecep Mansyur Kota Sukabumi didampingi Kasi Keswan dan Kesmavet, Ela Yuliawati mengatakan, langkah ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi beredarnya daging yang tidak memenuhi standar kesehatan. Karena daging yang akan diedarkan, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi layak untuk dijual dari dinas terkait.
Nantinya setiap pedagang yang akan memasarkan bahan makanan asal hewan harus dilengkapi surat rekomendasi yang didalamnya tercantum hasil tes kesehatan serta dilakukan pula pemeriksaan fisik untuk mengetahui kekenyalannya, warna, bau dan konsistensi (kadar air) dalam daging.
“Dalam rekomendasi tersebut, terdapat surat keterangan kesehatan hewan dan kesehatan daging. Apabila sudah menempuh prosedur tersebut dan dinyatakan layak untuk dijual, baru bisa diedarkan ke pasaran,” katanya.
Lebih jauh Cecep mengatakan, selain melakukan pengawasan peredaran daging ayam dan sapi. Pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap peredaran telur dan susu di pasar swalayan dan tradisional.
“ Dari hasil pengawasan selama 6 bulan terakhir, tidak ditemukan daging yang bermasalah dipasar. Dengan kata lain, daging yang beredar di pasar modern (swalayan) dan tradisional di Kota Sukabumi layak untuk dikonsumsi masyarakat, ” ungkapnya.
Untuk itu Cecep menghimbau, kepada masyarakat Kota Sukabumi untuk tidak merasa takut jika ingin membeli daging yang beredar di pasar swalayan maupun tradisonal. Karena seluruh daging yang dipasarkan dikategorikan layak jual. Dengan label halal,aman,utuh dan sehat.(**)

===========

Tujuh Kecamatan Punya Lapangan Sepak Bola

Sukabumi, SF.-

Harapan masyarakat Kota Sukabumi untuk menikmati lapangan olahraga yang representatif di wilayahnya masing-masing, nampaknya akan segera terwujud tahun 2009 ini. Pasalnya, saat ini Pemerintah Kota Sukabumi sedang melaksanakan perenovasian lapangan olahraga (sepakbola) yang ada di tujuh kecamatan.
Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Sukabumi, Beni Haerani, saat ini pelaksanaan renovasi lapangan olahraga di tujuh kecamatan se Kota Sukabumi sedang dalam tahap Anwising. Namun tidak lama lagi renovasi tersbeut akan segera dilaksanakan.
“Yang pasti pelaksanaan renovasi tersebut akan dilaksanakan tahun ini juga dan selesai akhir tahun 2009. Jadi pada tahun 2010 sudah bisa di pergunakan oleh masyarakat,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya pekan lalu. Ketujuh lapangan olahraga di kecamatan se Kota Sukabumi tersebut merupakan lapangan sepakbola. Antara lain, lapangan sepakbola Pasir Pogor (Gunungpuyuh), Lapangan sepakbola Cemerlang (Warudoyong), Lapangan sepakbola Kibitay (Lembursitu), Lapangan sepakbola belakang SMPN 14 (Baros), Lapangan sepakbola Subang Jaya (Cikole), Lapangan sepakbola Kecamatan Citamiang dan Lapangan sepakbola Kecamatan Cibeureum.
Menurut Benny, nantinya lapangan sepakbola tersebut akan direnovasi menjadi lapangan yang layak untuk dipergunakan dan dilengkapi fasilitas lapangan sepakbola yang sesuai standar. Seperti, tribun penonton, bench (tempat duduk) pemain dan offisial tim serta rumput lapangan yang standar.
Lebih jauh Benny mengungkapkan, tujuan dilaksanakannya renovasi lapangan publik tersebut agar nantinya berbagai aktifitas kegiatan olahraga tidak lagi selalu terpusat di Lapangan Merdeka. Karena lapangan tersebut selain digunakan untuk sepakbola juga bisa digunakan untuk tempat senam pagi.
“ Seperti yang diungkapkan Walikota Sukabumi beberapa waktu lalu, pengembangan olahraga di kalangan masyarakat merupakan bagian yang tidak kalah penting dari keseluruhan pembangunan. Maksud dan tujuannya, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera lahir batin, yakni sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan sehat sosialnya. Guna mencapai program tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi akan ber-upaya optimal membangun sarana dan prasarana berbagai cabang olahraga, termasuk lapangan publik di 7 kecamatan se Kota Sukabumi,” ungkapnya.
Benny mengatakan, selain melakukan renovasi lapangan sepakbola di tujuh kecamatan se Kota Sukabumi. Saat ini juga telah disediakan beberapa tempat olahraga publik bagi masyarakat yang ingin mengikuti senam pagi bareng setiap hari Minggu. Diantaranya, Halaman Balaikota Sukabumi, Lapangan Merdeka dan Halaman Kantor Imigrasi Sukabumi di Jl. Lingkar Selatan. Bukan itu saja, di samping Stadion Surya Kencana rencananya juga akan dibangun GOR.
Benny berharap, apabila tujuh lapangan publik di setiap kecamatan se Kota Sukabumi telah selesai direnovasi, masyarakat bisa mempergunakannya untuk melakukan berbagai aktifitas olahraga.
“ Saya berharap, apabila telah direnovasi masyarakat dapat menjaga dan merawat lapangan tersebut. Karena biar bagaimanapun, masyarakat juga harus ikut menjaga fasilitas olahraga yang telah dibangun oleh pemda dan ini semua demi kepentingan bersama,” harapnya. HERRY.F

============

Berkat SMS Berbagai Barang Bukti Dimusnahkan

Sukabumi, SF.-

Berkat laporan masyarakat melalui Short Message Service (SMS) 9123, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Sukabumi berhasil mengungkap sekaligus menangkap tersangka kasus napza (narkoba) dan pengedar minuman keras (miras) beserta barang buktinya. Berbagai barang bulkti inilah sepertii ribuan botol miras, napza termasuk VCD dan DVD porno dimusnahkan secara massal di halaman Polresta Sukabumi, Rabu (17/6). Pemusnahan ini juga disaksikan oleh Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono, Wakapolresta Sukabumi, Kompol Didi Hayamansyah, Kajari Sukabumi Wirzal Yanuar, tokoh masyarakat, agama, dan pemuda.
Menurut, Kompol Didi Hayamansyah, setiap harinya laporan masyarakat melalui SMS 9123 bisa mencapai 10 laporan. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil operasi yang gencar dilakukan Polresta Sukabumi tiga bulan terakhir. Barang bukti yang berhasil didapat dan dimusnahkan antara lain, 4,3 kilogram daun ganja kering, 4,13 gram Shabu-Shabu, 390 butir Pil Lexotan, 7.751 botol Miras, 7. 400 VCD dan DVD Porno. Didi mengungkapkan, keberhasilan Polresta Sukabumi dalam mengungkap kasus narkoba dan miras tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak, khususnya masyarakat.
“ Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah ikut berperan serta memberantas penyakit masyarakat (pekat) dengan melaporkannya melalui SMS 9123,” ungkapnya.
Perlu diketahui, jumlah pengguna narkoba di Kota Sukabumi untuk di Jawa Barat berada di urutan ke-5. Sedangkan masalah HIV-AIDS, berada di urutan ke-3. Adapun yang menjadi korban dari peredaran Napza dan Miras serta HIV-AIDS mayoritas generasi muda. Uher

===========

PLN Hentikan Layanan BP Solusi

Sukabumi, SF.-

Dihentikannya pelayanan pemasangan baru dengan sistem Biaya Penyambungan (BP) Solusi oleh PLN. APJ Sukabumi beberapa waktu lalu, menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang sudah mendaftar untuk penyambungan baru.
Seperti yang di ungkapkan Tedi salah seorang warga Caringin Kecamatan Baros, dirinya mengeluh tentang pelayanan pemasangan baru saat ini dihentikan oleh PLN. Padahal menurutnya, dengan program tersebut secara tidak langsung telah membantu masyarakat untuk mendaftar sebagai pelanggan baru.
Diungkapkan Tedi, dirinya merasa heran kenapa PLN menghentikan sementara pelayanan pemasangan baru. Padahal program tersebut terbilang bagus, BP Solusi yang diluncurkan pihak PLN merupakan solusi untuk mengatasi kesulitan keuangan yang melanda perusahaan milik negara tersebut.
“ Yang menjadi tanda tanya, kenapa kok program yang sudah diluncurkan tersebut dihentikan dulu. Harusnya PLN terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada masyarakat, sebelum mengambil keputusan untuk menghentikan program itu,” ungkapnya.
Tedi berharap, pihak PLN harus memberikan penjelasan sehinggamasyarakat tidak merasa kebingungan. “ Saya berharap program tersebut dapat terus berjalan, karena ini merupakan program yang bagus,” harapnya.
Menanggapi keluhan dari masyarakat terkait pemberhentian sementara pelayanan pemasangan baru dengan sistem BP Solusi, Manager PLN APJ Sukabumi Nono Mulyono saat ditemui diruang kerjanya pekan lalu mengatakan, sebenarnya program BP Solusi yang diluncurkan PLN untuk di beberapa daerah seperti, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak menjadi masalah. Namun ketika, diterapkan di wilayah DKI Jakarta, banyak masyarakat yang merasa keberatan. Karena dianggap program yang diluncurkan PLN ini membebani masyarakat.
Atas dasar itulah, maka Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengajukan keberatan terhadap program LPB yang diluncurkan PLN kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Listrik Pemanfaatan Energi Pusat. YLKI menilai, bahwa program yang diluncurkan PLN tidak tepat karena secara tidak langsung telah membebani rakyat.
“ Setelah Dirjen LPE pusat mendapatkan keberatan dari YLKI tersebut, maka diadakanlah pertemuan dengan pihak PLN pusat. Tidak berapa lama kemudian setelah pertemuan tersebut, PLN pusat akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan sementara program BP solusi yang sedang dijalani,” katanya.
Langkah PLN meluncurkan program BP Solusi, merupakan solusi untuk mengatasi kesulitan keuangan yang sedang dihadapi PLN saat ini. Saat ini PLN tidak bisa melakukan investasi dikarenakan, pengajuan anggaran operasional yang diajukan ke pemerintah sekitar Rp. 86 triliun tahun 2009, hanya direalisasikan separuhnya yaitu Rp. 40 triliun.
Akibatnya, dengan dana yang minim tersebut berpengaruh terhadap percepatan pelayanan memenuhi permintaan pemasangan baru dari masyarakat. Dengan demikian, dampaknya bagi pelanggan yang telah mendaftar sebagai pelanggan baru belum bisa direalisasikan sepenuhnya dan masuk dalam daftar tunggu (waiting list).
Saat ini diungkapkan Nono, untuk di Sukabumi pelanggan yang telah menggunakan jasa pemasangan baru melalui program BP Solusi sekitar 1.000 orang dengan dengan harga standar. Namun kembali lagi, dengan adanya keputusan PLN pusat memberhentikan sementara program BP Solusi masyarakat yang ingin mendaftar untuk pemasangan baru dimasukkan dalam daftar tunggu. Sedangkan bagi masyarakat yang terlanjur mendaftar pemasangan baru sejak bulan Februari hingga saat ini, tetap di realisasikan.
Hal ini menurut Nono, apabila yang telah mendaftar pada bulan-bulan sebelumnya tidak kita realisasikan secepatnya, dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Bahkan dengan penghentian sementara program BP Solusi, juga berdampak belum beraninya pihak PLN dalam meneruskan program Listrik Pra Bayar (LPB).
" Untuk saat ini PLN pusat mengambil langkah menghentikan sementara program BP solusi dan LPB yang telah diluncurkan sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Alasan lain, keputusan PLN menghentikan program tersebut agar jangan sampai mengganggu stabilitas politik atau bahkan dipengaruhi oleh unsur politis,” ungkap Nono. (Herry.F)

===========

10 Siswa SMA Tidak Lulus UN

Sukabumi, SF.- Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) siswa SMA tahun 2009, di Kota Sukabumi mencapai 99,61 persen. Presentase ini mengalami peningkatan dibandingkan UN tahun 2008 mencapai 99,15 persen.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, dari 2.562 siswa SMA yang mengikuti UN tahun 2009, 10 siswa diantaranya tidak lulus atau sekitar 0,39 persen. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah siswa yang tidak lulus pada pelaksanaan UN SMA tahun 2008 mencapai 24 siswa dari 2.526 peserta UN. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Sanusi Harjadireja mengatakan, bagi sekolah yang siswanya tidak lulus Ujian Nasional tahun 2009, segera melakukan pendataan dan mendaftarkannya langsung ke Dinas Pendidikan Kota Sukabumi. Hal ini dilakukan agar siswa yang tidak lulus tersebut bisa segera mengikuti UN Persamaan Kesetaraan (UNPK) Paket C, yang akan dilaksanakan 23 Juni mendatang.
“ Biar bagaimanapun hasil UN tahun 2009 cukup menggembirakan dibandingkan dengan pelaksanaan UN tahun lalu, kendati ada siswa yang tidak lulus UN di beberapa sekolah,” katanya usai menghadiri acara perpisahan kelas XII SMA Negeri 3 Kota Sukabumi di GOR Merdeka, Kamis (18/6).
Menurut Sanusi, keberhasilan para siswa SMA dalam mengikuti UN tahun 2009 ini berkat kerja keras semua pihak dan dibarengi berbagai langkah dan upaya sebelum menghadapi UN. seperti, pelaksanaan pengayaan, try out, dan istigosah yang dilakukan seluruh sekolah mulai dari SD, SMP SMA dan SMK. Terbukti dengan persiapan yang telah dilakukan tersebut, membuahkan hasil yang cukup membanggakan dengan tingkat kelulusan UN SMA yang mencapai target tahun ini.
Sementara itu ketika ditanya kapan hasil kelulusan UN siswa SMK akan dikeluarkan. Sanusi mengungkapkan, akan diumumkan dalam waktu dekat ini karena masih dalam proses pengolahan dan penyempurnaan data yang dilakukan oleh Depdiknas. Terlambatnya pengumuman kelulusan hasil UN SMK tahun ini dikarenakan, adanya terjadi pengulangan UN SMK di Indonesia. Namun yang pasti hasil kelulusannya dalam waktu dekat ini akan segera di umumkan,” ungkapnya.
Sanusi berharap, presentase kelulusan siswa SMK baik negeri maupun swasta di Kota Sukabumi tahun ini bisa mencapai 100 persen. Fajar

==========

Datang ke Sukabumi untuk Belajar Kesehatan

Sukabumi, SF.- Tertarik dengan sistem pelayanan kesehatan di Kota Sukabumi, 10 orang anggota DPRD Kabupaten Karawang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Sukabumi, Selasa (16/6). Rombongan anggota DPRD Kabupaten Karawang ini diterima langsung oleh anggota Komisi C Kota Sukabumi, Asisten Daerah (Asda) II Deden Solehudin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Dr. Boyke Priyono, dan Kabag Kesra Kota Sukabumi, Drs. Ipin Syaripin. Tujuan kedatangan mereka ke Kota Sukabumi untuk mempelajari sistem pelayanan kesehatan, yang diterapkan di Kota Sukabumi. Bukan itu saja, dari hasil kunker ke Kota Sukabumi banyak pengetahuan yang didapat. khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Lebih jauh Tony mengatakan, apabila dibandingkan dengan daerah lain, ternyata sistem pelayanan kesehatan yang diterapkan di Kota Sukabumi lebih baik. Tidak hanya itu saja, dari sisi aparatur pemerintah (PNS) di lingkungan Pemkot Sukabumi, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat miskin, dengan menyisihkan sebagian dari gajinya setiap bulan.
“ Di Kota Sukabumi, pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin menjadi perhatian khusus dan prioritas utama melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Disamping itu, masyarakat miskin yang tidak mendapat Jamkesmas pun, tetap mendapat pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit, dengan catatan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Ketua RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan masing-masing,” katanya.
Tony mengungkapkan, masyarakat miskin di Kota Sukabumi yang mendapat Jamkesmas berdasarkan indikator kemiskinan masing-masing masyarakat, minimal memiliki 9 indikator, dari 14 indikator kemiskinan yang ditentukan.
“ Hasil kunjungan dari Kota Sukabumi ini, akan diterapkan dan dikembangkan di Kabupaten Karawang, guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat miskin,” ungkapnya. Fajar

=============

Kelurahan Lembur Situ Optimis Raih Gelar Juara

Sukabumi SF.-

Setelah menyandang predikat juara pertama tingkat Kota Sukabumi dalam lomba 10 Program PKK, kini Kelurahan Lembur Situ tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba yang sama pada tingkat lebih tinggi lagi yakni tingkat propinsi yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang.
Berbagai sektor yang akan menjadi penilaian pada lomba tersebut terus dibenahi seperti pembenahan bidang administrasi sekretariat PKK , daerah produksi unggulan yang berada di RW 11,12,13,14 , bidang kesehatan yang mencakup rumah sehat, lansia, posyandu, balita dan batita .” Untuk bidang pendidikan kami mempersiapkan Paud yang berlokasi di RW 11, “ kata Lurah Lembur Situ,Dodi Supriadi.
Saat ini ,kata Dodi, persiapan yang dilakukan oleh Kelurahan Lembur Situ telah mencapai 80 persen . Dari upaya ini ia berkeyakinan dalam perlombaan nanti akan meraih gelar juara pertama di Jawa Barat.
Menurutnya, selain mendapat bantuan dari Pemkot Sukabumi, ada beberapa sumber anggaran lain yang dipergunakan untuk kegiatan ini seperti dari swadaya masyrakat, dari para kader PKK serta lainnya.” Sampai sekarang belum ada kendala dalam urusan pembiayaan,” ujarnya.
Untuk menyambut para tim juri dari Propinsi Jawa Barat yang akan melakukan penilaian, pihak Kelurahan Lembur Situ akan menggelar upacara adat berikut penampilan lengser yang akan diperankan oleh siswa SMP 13. Selain itu ada pula penampilan pencak silat lansia dan anak-anak dengan diiringi gendang pencak.
Sementara Ketua PKK Kelurahan Lembur Situ, Elis Mulyati merasa optimis akan memenangkan lomba 10 program PKK ini, karena seluruh sektor yang akan menjadi penilaian tim juri, baik dari pokja 1 sampai 4 telah ia persiapkan secara optimal dan mendapat dukungan semua pihak.(**)

=============

DPPKAD Gelar Operasi Sisir

Sukabumi, SF.-

Sebagai langkah mendorong kelancaran dan keberhasilan dalam mencapai target Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sukabumi bekerjasama dengan unsur instansi terkait, akan menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat khususnya kepada para wajib pajak, menyangkut kewajiban membayar pajak dan retribusi, sesuai payung hukum dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi.
Hal ini sangat penting dilakukan, guna membentuk komitmen bersama antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya dengan para Wajib Pajak, dalam meningkatkan koordinasi sekaligus menciptakan iklim yang kondusif dalam mencapai target PBB.
Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan (DPPKAD) Kota Sukabumi, Asep Sudarajat mengatakan, pencapaian target PBB sangat penting diwujudkan untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanakaan pembangunan. Karena hasil dari pengumpulan pajak tersebut, dikembalikan lagi kepada masyarakat, dalam bentuk proyek pembangunan, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya.
“ Setiap tahun kami senantiasa menyelenggarakan operasi sisir, bekerjasama dengan unsur instansi terkait, termasuk dengan para Lurah, Petugas Kolektor PBB, serta para Ketua RW dan RT,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya pekan lalu. Berdasarkan data yang diperoleh dari DPPKAD Kota Sukabumi, hingga awal Juni 2009 realisasi pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sukabumi, baru mencapai Rp. 1.342.508.325 atau sekitar 17,59 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.630.403.661. Asep menghimbau, agar target PBB bisa tercapai segenap lapisan masyarakat khususnya para Wajib Pajak di Kota Sukabumi harus tepat waktu dalam membayar PBB. (Herry.F)

=============

Meski Aman Polisi tetap Waspada

Sukabumi, SF.-

Kepolisian Resort Kota (Polresta) Sukabumi menerjunkan 514 personil untuk mengamankan jalannya pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 mendatang. Nantinya, ratusan personil kepolisian tersebut akan disebar di tiga wilayah hukum (Rayon) yang dipimpin oleh Perwira Menengah. Hal ini ditandaskan langsung Kabag Ops Polresta Sukabumi, Kompol Agus Subandi seusai pelaksanaan pemunahan miras dan narkoba pekan lalu.
Dikatakannya, kendati kondisi wilayah hukum Polresta Sukabumi terbilang aman. Namun bukan berarti membuat kita lengah untuk konsentrasi mengamankan jalannya pelaksanaan Pilpres.
“ Dalam mengamankan jalannya pelaksanaan Pilpres mendatang, kami memakai sandi Operasi Mantap Brata Lodaya 2009,” katanya.
Lebih jauh Agus mengungkapkan, untuk di wilayah hukum Polresta Sukabumi tingkat kerawanan bisa di amati dari aspek geografis. Sedangkan untuk politik dan kriminalitas tingkat kerawanan kriminalitasnya sangat rendah.
Pola yang nantinya akan diterapkan Polresta Sukabumi dalam mengamankan jalannya pelaksanaan Pilpres 2009 di seluruh TPS di 15 kecamatan yang termasuk dalam wilayah hukum Polresta Sukabumi adalah pola 1-2-1. Maksudnya, 1 polisi dan 2 linmas untuk 1 TPS.
“ Untuk pengamanan Pilpres di setiap TPS diterjunkan 308 personil dibantu petugas linmas sekitar 2.716 orang dan dari TNI,” ungkapnya.( Cici)

=============

Dalihnya Mau Melamar, Pemuda Tanggung Menipu Janda

Seorang pemuda berinisial Tr, warga Desa Sindangraja, Kecamatan Curugkembar punya akal bulus dalam memperdaya janda cantik hingga berhasil mencuri hp dari korbannya. Dia berpura-pura mau melamar sang janda yang usianya berselisih belasan tahun dengan dirinya. Padahal dalam hatinya Tr berniat mengembat hp dan barang-barang lainnya yang dapat diambil dengan segera.
Niat Tr itu dilaksanakan pada hari Rabu (17/06) malam. Tempatnya di rumah janda bernama Hj. Bebah yang terletak di Kampung Cikaret, Desa Hegarmanah, Kecamatan Sagaranten. Malam itu merupakan kali ketiga kunjungan Tr ke rumah Hj. Bebah. Pada kunjungan pertama dan kedua, Tr disambut dingin oleh Hj. Bebah dan keluarganya. Tr dianggap hanya main-main mengingat perbedaan usianya yang cukup jauh dengan Hj. Bebah. Maksud Tr untuk melamar Hj. Bebah tidak mendapat tanggapan yang serius.
“Dia usianya masih sangat muda dan jauh di bawah saya. Jadi niatnya untuk melamar saya tidak dianggap sungguh-sungguh oleh keluarga kami,” kata Hj. Bebah ketika diwawancara akhir pekan lalu.
Namun, pada kunjungannya yang ketiga, Tr disambut hangat oleh keluarga Hj. Bebah. Dia berhasil meyakinkan keluarga besar sang janda bahwa niatnya untuk melamar memang sungguh-sungguh. Hari itu Tr berada di rumah Hj. Bebah seharian. Pemuda yang belum punya pekerjaan ini menghembus-hembuskan angin segar pada tuan rumah soal keinginannya untuk segera menikahi Hj. Bebah. Keluarga besar sang janda terbuai oleh hembusan manuver yang dilancarkan Tr.
Sampai akhirnya, menjelang pukul 21.00 WIB, Tr mengalihkan pembicaraan secara tiba-tiba. Dia menyatakan bahwa dirinya harus segera menghubungi salah seorang temannya. Lalu Tr menambahkan, hp miliknya tertinggal di rumah, dia hanya membawa kartunya saja. Tr ingin meminjam hp milik keluarga Hj. Bebah. Tuan rumah tidak bisa menolak permintaan tamunya.
Untuk memenuhi hasrat calon tunangannya itu, Hj. Bebah memanggil anaknya yang bernama Yadi. Kepada anaknya dia bilang supaya meminjamkan hp ke Tr. Setelah disuruh ibunya, Yadi mencabut kartu telepon dari hp-nya lalu menyerahkannya kepada bakal calon ayah tirinya itu.
Setelah menerima hp, Tr memasukkan kartu seluler miliknya pada hp milik Yadi. Sejurus kemudian dia pergi ke luar rumah. Dia berdalih akan menelepon di halaman karena pembicaraannya bersifat rahasia serta takut mengganggu ketenangan Hj. Bebah dan keluarga. Hj. Bebah mempersilakan Tr untuk menelepon di halaman rumah.
Namun, setelah Tr pergi ke luar, Hj. Bebah tidak mendengar suara apa pun dari halaman. Awalnya dia menyangka Tr belum berhasil menghubungi temannya. Suara Tr tak juga terdengar. Lama-kelamaan Hj. Bebah curiga atas keheningan yang terjadi di halaman rumah. Dia melongok ke halaman rumah, ternyata tidak ada orang di sana .
Hj. Bebah dan keluarganya mencoba mencari keberadaan Tr di halaman rumah. Akan tetapi Tr tak tampak batang hidungnya. Tr tidak ada di sana . Saat itulah Hj. Bebah tersadar, pemuda yang akan melamarnya itu telah meloloskan diri sambil membawa hp milik anaknya. Suasana pun jadi riuh, beberapa orang tetangga Hj. Bebah berusaha mengejar Tr ke berbagai arah. Hasilnya sia-sia, mereka tak berhasil menemukan jejak Tr. Seorang tetangga memberikan informasi, Tr berasal dari Desa Sindangraja, Kecamatan Curugkembar.
“Dia juga pergi membawa sandal kulit milik ayah saya. Sandal jepitnya yang sudah usang ditinggal di halaman,” ujar Hj. Bebah.
Setelah Tr menghilang, keluarga Hj. Bebah berencana melakukan pengejaran. Namun, niat itu diurungkan mengingat hari sudah gelap dan arah pelarian Tr suulit ditebak. Kampung Cikaret terletak di pelosok Sagaranten yang dilingkungi perbukitan dan persawahan. Banyak jalan masuk dan ke luar Kampung Cikaret. RED

=============

Silaturahmi

Oleh: Ust. Malik Asy’ari

Allah Swt, berfirman: ”Irhamuu man fii-al-ardli yarhamukum man fissamaai”; tebarkan oleh kalian silaturahmi, tentu makhluk yang ada dilangitpun bersilaturahmi( mendo’akan) kalian. (Hadits Qudsi)
Sillah menurut lighot (bahasa) ’arab artinya nyambung dan Rahmi merupakan sifat Allah yang artinya kasih sayang.
Seandainya kita semua tahu akan manfaat dan kegunaan silaturahmi, mungkin tidak akan terlalu banyak diantara sauda-saudara kita yang berada dalam kefaqiran, kemiskinan, peminta-minta dan bahkan perang sekalipun baik dalam sekala kecil (antara pribadi) ataupun besar (perang antar negara). Kenapa tidak, sebab janji Allah bukanlah seperti janji yang diikrarkan manusia selama ini yang terkadang bisa meleset.
Namun mengapa pada kenyataannya masih banyak diantara saudara-saudara kita yang faqir, miskin, dan pertengkaran semakin terlihat jelas? Besar kemungkinan silaturahmi yang selama ini kita bangun, belum menyentuh esensi silaturahmi yang sebenarnya.
Faqir, miskin dan pertengkaran pastilah ada selama alam ini disebut ”dunia”, namun semua itu akan bisa di minimalisir dengan menebar dan menumbuh kembangkan silaturahmi dengan tepat dan benar sesuai dengan fungsinya. Lalu apa itu silaturahmi dan bagaimana menjalankannya?
Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini masih banyak diantara kita yang menganggap bahwa silaturahmi adalah bersalaman, dan anggapan tersebut tidak hanya timbul dari masayarakat bisa, kalangan intelektual (orang pinter), dari pedesaan sampai perkotaan pun memiliki anggapan yang sama, sedang bersalaman tumbuh ramai dalam suasana hari-hari besar dan hari raya baik ’Idulfitri atau pun ’Idul-adha. Pengertian tersebut tidaklah dapat dipersalahkan, namun kalau boleh penulis mengambil istilah dalam bahasa sunda ”eta mah karak panto dora na” (pengertian tersebut baru sebatas pintu gerbang atau jendelanya), bukan isi rumahnya.
Lalu bagaimana dengan salaman, apakah termasuk silaturahmi? Jawaban sementara adalah ya, asalkan pada prakteknya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dicontohkan Rasulullah Saw, dan beliau memberi contoh kepada kita bagaimana bersalaman dengan benar sesuai dengan fungsi dan makna silaturahmi menurut pandangan Islam.
Ada orang bergumam dihadapan penulis ”salaman saja harus pake contoh?!” Mengapa tidak, sebab salaman merupakan bagian dari silaturahmi, dan silaturahmi adalah ibadah. Bagaimana Rasulullah Saw bersalaman dan dengan siapa kita harus bersilaturahmi? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sejenak kita pusatkan perhatian dan melihat sejarah kebelakang. Konon/katanya, yang meskipun hanya kata orang, wajib kita yakini sebab bukan kata yang keluar dari hasil pemikiran orang suka berbuat dusta dan bohong namun keluar dari fakta sejarah yaitu kata (hadits) yang tidak boleh disangsikan kebenarannya.
Rasulullah Saw, apabila bersalaman, ....................................<>

=============

MENGUNGKAP AMANAH PELAYANAN PUBLIK

Oleh : Dr. Wan

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. KepMenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjelaskan bahwa kelompok pelayanan publik mencakup kelompok pelayanan administratif, kelompok pelayanan barang, dan kelompok pelayanan jasa. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan publik dalam pelayanan administratif antara lain KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Pernikahan, BPKB, STNK, SIM, IMB, Sertifikat Tanah dsb. Pelayanan barang mencakup berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan publik seperti air bersih, tenaga listrik, jaringan telepon, pengairan pedesaan, jalan, jembatan, gedung sekolah dsb. Pelayanan jasa mencakup berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik seperti pelayanan pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyuluhan pertanian, penyelenggaran transportasi dsb.
Kinerja pelayanan publik harus mampu menghasilkan kualitas produk (barang dan jasa) agar memberikan kepuasan kepada publik, dan sekaligus menghasilkan kuantitas produk agar mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan aparatur pemerintah yang profesional, netral, dan sejahtera (PNS) sehingga mampu mengembangkan inovasi pelayanan publik yang tepat guna dan berhasil guna dalam membangun manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Sejalan dengan reformasi birokrasi diperlukan perubahan paradigmatik dari budaya memerintah (culture of ruling) yang berbasis kekuasaan menuju budaya melayani (culture of serving) yang berbasis pengabdian. Oleh karena itu perlu disadari pentingnya pelayanan publik yang amanah dalam mengembangkan pengabdian sebagai abdi masyarakat. Amanah berarti suatu titipan kepercayaan yang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada yang memberinya. Ustadz A. Daerobby (2009:48) dalam Majalah Da’wah Islamiyah ”Risalah” mengemukakan bahwa suatu titipan kepercayaan harus dijaga baik-baik, jangan dirusak, dighasab, dan dikhianati melainkan harus ditanamkan dalam hati dan ditunaikan sebagai suatu ibadah. Amanah pelayanan publik mengandung tiga jenis amanah bagi aparatur pemerintah yaitu : (1) amanah Tuhan, (2) amanah konstitusi, dan (3) amanah rakyat. Masih kuatkah komitmen aparatur pemerintah terhadap amanah pelayanan publik dan pelayanan publik yang amanah?

Pelayanan Publik dan Amanah Tuhan

Manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi khalifah di muka bumi (khalifatullah fil ard). Qomarudin (2009:51) dalam majalah Risalah mengemukakan bahwa amanah merupakan bentuk penghargaan yang istimewa bagi manusia dimana Allah SWT mengangkat Nabi Adam a.s sebagai nenek moyangnya manusia dan menjadikannya sebagai pemimpin, pengelola dan pemakmur bumi. Secara normatif agamis dapat dikemukakan bahwa implikasi amanah Tuhan tersebut setidaknya menekankan pada tiga hal penting yaitu :

Pertama, sebagai khalifah di muka bumi berkewajiban menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala laranganNya. Keajegan logika terhadap amanah ini akan menghasilkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi kebenaran dalam hidupnya. Manusia yang melalaikan amanah ini berarti keluar dari fithrah, berbuat aniaya, dan bertindak bodoh sehingga gagal menjadi khalifah Tuhan.

Kedua, setiap manusia adalah pemimpin di muka bumi dan hendaklah menjadi pemimpin yang adil dalam menjalankan perannya. Seorang pemimpin yang adil mampu membuka matanya untuk melihat kebenaran, mampu membuka telinganya untuk mendengarkan kebenaran, mampu membuka hatinya untuk meyakini kebenaran, mampu membuka mulutnya untuk menyuarakan kebenaran, mampu menggunakan tangannya untuk melakukan kebenaran, dan mampu melangkahkan kakinya menuju kebenaran. Seorang pemimpin yang adil tidak membenarkan kebiasaan, tetapi senantiasa membiasakan kebenaran.

Ketiga, setiap manusia adalah pengelola yang bertugas memakmurkan bumi. Tuhan mencptakan bumi dengan segala potensi sumberdaya yang terkandung didalamnya. Manusia harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan agar potensi sumberdaya yang tersedia dapat dikelola secara bijaksana sehingga menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi kehidupan manusia. Seorang pengelola bumi dituntut untuk mewujudkan kemakmuran dalam keadilan dan keadilan dalam kemakmuran yang berujung pada kesejahteraan umat.

Pelayanan Publik dan Amanah Konstitusi

Aparatur pemerintah berkewajiban melaksanakan amanah konstitusi sebagaimana tertuang pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada empat amanah dalam pelayanan publik yaitu :

Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Prioritas utama dalam melindungi segenap bangsa Indonesia adalah membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan. Internalisasi amanah konstitusi harus diwujudkan dalam keputusan dan kebijakan yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, kepada rakyat yang masih menganggur, dan kepada rakyat yang masih tertinggal dalam pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia sangat ditentukan oleh political action untuk melakukan revitalisasi sistem pertahanan dan keamanan nasional, reaktualisasi patriotisme bangsa, serta rekonsolidasi kedaulatan manajemen sumberdya alam dan teknologi. Potret bangsa ini harus memperlihatkan ilustrasi bangsa yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi dalam bersanding dengan negara lain.

Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tugas pokok aparatur pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Indikasi umum kesejahteraan rakyat adalah kondisi yang terbebas dari segala kekhawatiran, artinya rakyat tidak merasa khawatir segala kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Menurut Abraham Maslow kebutuhan manusia mencakup kebutuhan fisiologis (pangan, sandang, papan), kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri. Sungguh tepat strategi pembangunan zaman orde baru yaitu Trilogi Pembangunan : stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Bukankan reformasi itu melanjutkan yang dinilai baik, dan menata ulang yang dinilai gagal? Anekdot zaman orde baru, rakyat perutnya kenyang tapi mulutnya tertutup. Pada zaman reformasi, rakyat perutnya lapar tapi mulutnya terbuka. Kondisi yang diinginkan adalah rakyat perutnya kenyang dan mulutnya terbuka!

Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Istilah kecerdasan harus diaktualisasikan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam membangun karakter bangsa (character building) setidaknya ada lima dimensi kecerdasan dalam membangun manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yaitu :

1. Kecerdasan intelektual, ditunjukkan oleh memori yang sarat dengan keilmuan sehingga mampu memberikan guidance dalam melakukan pekerjaan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

2. Kecerdasan emosional, mampu mengendalikan diri untuk mengangkat emosi positif dan membenamkan emosi negatif sehingga tumbuh atmosfir pergaulan hidup yang serasi, selaras, seimbang dan harmonis.

3. Kecerdasan spiritual, kemampuan menangkap suara hati yang teramat dalam dan mendekatkan diri kepada asma Tuhan. Kalau Tuhan maha pengasih dan penyayang, mengapa kita tidak mengembangkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Kalau Tuhan maha adil, mengapa kita tidak mengembangkan rasa keadilan kepada orang lain. Kalau Tuhan maha pembuka rizki, mengapa kita tidak mau mengembangkan rizki bagi orang lain. Kalau Tuhan maha pencipta, mengapa kita tidak mengambangkan sifat kreatif dan inovatif? dan seterusnya dan seterusnya.

4. Kecerdasan moral, mengembangkan kualitas perbuatan yang secara nuraniyah mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta mana yang benar dan salah berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Orang yang cerdas secara moral memiliki keajegan nuraniyah normatif dalam menempuh jalan yang lurus, baik dan benar.

5. Kecerdasan adversitas, yaitu tingkat kegigihan/keuletan seseorang dalam mewujudkan tujuan individu dan organisasi, kegigihan dalam menghadapi tantangan hidup, dan keuletan dalam memecahkan masalah kehidupan.

Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Alangkah indahnya jika bangsa ini mampu menciptakan ketertiban secara internal, dan kemudian berperan secara serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Aparatur pemerintah diuji komitmen dan kompetensinya dalam menyelesaikan berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal, serta mengatasi problematika disintegrasi bangsa.

Pelayanan Publik dan Amanat Rakyat

Pencitraan demokrasi harus disertai pemikiran bahwa rakyatlah yang berkuasa dan memberikan amanah kepada para pejabat publik yang menjalankan pemerintahan. Sumpah jabatan merupakan representasi dan manifestasi kekuatan amanah rakyat, bukan sekedar diaksentuasikan akan tetapi harus diaktualisasikan dalam bingkai tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Amanah rakyat tersebut setidaknya memiliki tiga implikasi yaitu :

Pertama, empati pejabat publik kepada rakyat. Artinya para pejabat publik lebih diinginkan berada di tengah-tengah rakyat untuk memahami masalah dan peluang yang ada di lapangan, menyelesaikan masalah tanpa masalah, merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bukan sekedar melakukan tebar pesona yang menghasilkan dukungan dalam menyalurkan syahwat politik dan birahi kekuasaan. Pejabat publik harus melakukan ”tebar empati dan raih simpati” dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kedua, kualitas pelayanan publik bagi rakyat. Hakikat pelayanan publik adalah pelayanan prima yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Pelayanan publik harus lebih baik dan mudah (better), harus lebih efisien dan murah pembiayaannya (cheaper), dan harus lebih cepat dalam penyelesainnya (faster). Kalau pelayanan publik harus dilaksanakan dengan mudah, murah, dan cepat, mengapa harus dibuat sulit, mahal, dan lambat? Kasihanilah rakyat yang selama ini hanya tangguh dalam menderita. Berikanlah keadilan dalam pelayanan publik agar rakyat dapat merasakan nikmatnya kue kemerdekaan.

Ketiga, mempercepat kesejahteraan rakyat. Tujuan pemerintahan pada dasarnya meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Proporsi sumberdaya anggaran saat ini terasa timpang, sekitar 60% anggaran dialokasikan untuk belanja aparatur dan 40% untuk belanja publik. Keadaan ini harus di reevaluasi agar proporsi anggaran yang paling ideal adalah 60% belanja publik dan 40% belanja aparatur. Peningkatan kesejahteraan para pejabat publik harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tidak bijaksana jika kesejahteraan rakyat diwakili oleh kesejahteraan anggota legislatif. Sangat mengharukan ketika LPM UNPAD tahun 2006 menemukan angka 2,50% perhatian peraturan daerah untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian selama ini para pejabat publik lebih asyik mengurus dirinya sendiri ketimbang mengutus kesejahteraan rakyat. Wallahu alam bi shawab!

Penutup

Saat ini jabatan publik di eksekutif dan legislatif semakin menarik dan menggairahkan bagi kelompok kepentingan yang memiliki hasrat untuk menyalurkan syahwat politik dan birahi kekuasaan. Banyak orang yang berkompetisi tanpa kompetensi untuk menjadi anggota legislatif, menjadi pejabat publik di birokrasi, bahkan semakin berjubel mengikuti seleksi CPNS. Akan terasa sangat memprihatinkan jika semakin banyak orang yang memburu jabatan publik demi kekuasaan, penghasilan ataupun kekayaan. Lupa bahwa pejabat publik membawa tugas mulia yaitu menjalankan tiga amanah dalam pelayanan publik yaitu amanah Tuhan, amanah konstitusi, dan amanah rakyat. Perlu dipertimbangkan kedepan penyelenggaraan Diklat Teknis Manajemen Pelayanan Publik bagi para calon pejabat publik baik di eksekutif maupun di legislatif.

Dr. Ir. Drs. H. Wan A. Hirawan, M.Si

Adalah widyaiswara Badan Diklat Kabupaten Sukabumi dan Dosen Program Pasca Sarjana (S2) dan Sarjana (S1) STISIP Widyapuri Mandiri Kabupaten Sukabumi. Juga Dosen Program Pasca Sarjana (S2) STIAMI, IMNI, dan STIA YAPPAN

=============

Teori kelahiran Pemimpin

H.A. Hamdan

Ada beberapa penganut teori kepemimpinan, diantaranya 3 (teori) menonjol yang dikemukakan oleh Sunindhia dan Ninik Widiyanti , yaitu teori genetis, teori sosial dan teori ekologis.

a. Teori Genetik

Dalam hal ini dijelaskan bahes ”pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk” (Leaders are born and not made), seseorang akan menjadi pemimpin karena ”keturunan” atau telah dilahirkan dengan ”membawa bakat” kepemimpinan. Hal ini dapat saja tejadi seseorang sejak dilahirkan ”memiliki potensi” termasuk ”memiliki potensi bakat” untuk memimpin. Ini merupakan faktor ”dasar”, biasanya pada dunia realita nampak di kalangan bangsawan atau keturunan raja-raja. Anak anak dilahirkan sebagai putra mahkota, sehingga setelah orang tuanya tiada bisa diangkat jadi raja.

b. Teori sosial

Seseorang menjadi pemimpin dibentuk bukan dilahirkan (leaders are made and not born). Semua orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin, hanya saja faktor lingkungan atau faktor pendukung yang mengakibatkan potensi tersebut teraktualisasikan dan tersalurkan dengan baik dan inilah yang disebut faktor “ajar” atau “latihan”. Maka wajar bila faham ini berpendapat bahwa setiap orang dapat didik, diajar dan dilatih menjadi pemimpin. Orang mempunyai potensi jadi pemimpin, meskipun dari seseorang itu bukan keturunan pemimpin/raja. Asalkan dapat dididik, diajar dan dilatih untuk menajdi pemimpin

c. Teori Ekologi

Pempimpin akan baik ”bila dilahirkan” memiliki bakat kepemimpinan. Kemudian bakat itu dikembangkan melalui pendidikan, latihan dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut yang telah dimiliki. Intinya teori ini menyatakan bahwa ”seseorang akan menjadi pemimpin bila ada perpaduan antara faktor keturunan, bakat dan lingkungan” itulah pentingnya faktor pendidikan. Latihan dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan dapat diaktualisasikan dengan baik.

d. Teori kontingensi

Muncul teori tiga dimensi berpendapat bahwa ”ada tiga faktor yang turut berperan dalam proses perkembangan seseorang menjadi pemimpin, yaitu: (1) Bakat kepemimpinan yang dimilikinya, (2) Pengalaman pendidikan, latihan kepemimpinan yang pernah diperolehnya (3) Kegiatan sendiri untuk mengembangkan bakat kepemimpinan. Teori ini disebut teori serba kemungkinan dan bukan sesuatu yang pasti. Seseorang dapat menjadi pemimpin jika memiliki bakat, lingkungan yang membentuknya, kesempatan dan kepribadian, motivasi dan minat yang memungkinkan untuk menjadi pemimpin.

Menurut Ordway Ted, bahwa timbulnya seorang pemimpin itu (1) membentuk diri sendiri (self constituded leader, self maderman, born leader) (2) dipilih oleh golongan, artinya ia menjadi pemimpin karena jasa-jasanya, kecakapannya, keberaniannya terhadap organisasi. (3) ditunjuk dari atas, artinya ia menjadi pemimpin karena dipercaya dan disetujui oleh pihak atasannya.

Model-model Kepemimpinan

Dalam hubungannya dengan membahas dasar filasfat filosipi kepemimpinan pendidikan, Penulis mencoba mengungkap beberapa model kepemimpinan yang akhir-akhir ini banyak dikembangkan, diantaranya:

a. Model Watak Kepemimpinan ( Traits model of leadership )

Tahap awalnya meneliti watak individu yang melekat pada diri para pemimpin, misalnya saja: kecerdasan, kejujuran, kematangan, ketegasan, kecakapan berbicara, kesupelan dalam bergaul, status sosial ekonomi dan lain-lain (Bass 1960, Stogdill 1974) dinyatakan ada enam katagori faktor pribadi yang membedakan antara pemimpin dan pengikut, yaitu : kapasitas, prestasi, tanggung jawab, partisipasi, status dan situasi. Namun ada juga pemimpin dan pengikut tidak konsisten dan tidak didukung hasil studi lain. Strogdill mengatakan “leadership is a relation that exists between presons in a social situation, an that persons who are leaders in one situation may not necessarily be leaders in other situation”. Pengaruh watak yang dimiliki oleh para pemimpin mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. Karena tidak ada hubungan yang jelas antara watak pribadi pemimpin dan kepemimpinan, membuat para peneliti mencari factor-faktor lain (selain faktor watak) seperti halnya situasi, karakteristik pemimpin dan pengikut.

b. Model Kepemimpinan Situasional ( model of situasional leadership )

Model ini fokus utama faktor situasi sebagai variable penentu kemampuan kepemimpinan. Seorang pemimpin berhasil melaksanakan tugas-tugas organisasi secara efektif dan efesien. Disini dibahas tentang fungsinya bukan berdasarkan watak kepribadian pemimpin. Banyak yang mengidentifikasi karakteristik situasi mempengaruhi kinerja para pemimpin seperti halnya Hoy dan Miskel 1987 ” terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja pemimpin, yaitu sifat structural organisasi (structural properties of the organisation) iklim atau lingkungan organisasi (organicational climate) karakteristik tugas dan peran

(role characteristics ) dan karakteristik bawahan (subordinate characteristics). Namun dianggap tidak memprediksi kecakapan kepemimpinan ( ledership skills)

c. Model Kepemimpinan efektif ( model of effective leaders)

Tingkah laku para pemimpin dapat dikatagorikan menjadi dua dimensi, yaitu kelembagaan (initiating structure ) konsiderasi (consideration ). Dalam struktur kelembagaan menggambarkan sejauh mana para pemimpin mendefinisikan dan menyusun interaksi kelompok dalam rangka mencapai tujuan organisai serta sampai sejauh mana para pemimpin mengorganisasikan kegiatn-kegiatan kelompok mereka. Sedangkan dimensi konsiderasi menggambarkan sampai sejauh mana tingkat hubungan kerja antara pemimpin dan bawahannya, sampai sejauh mana pemimpin memperhatikan kebutuhan sosial dan emosi bagi bawahan seperti kebutuhan pengakuan, kepuasan kerja dan penghargaan yang mempengaruhi kinerja mereka dalam organisasi.

Dalam hal ini mengutamakan komunikasi dua arah, partisipasi dan hubungan manusiawi ( human relations ) Halpin 1966 Blake and Mouton 1985. jadi Pemimpin yang efektif cenderung menunjukkan kinerja yang tinggi terhadap dua aspek, yaitu menata kelembagaan organisasinya secara terstruktur dan mempunyai hubungan persahabatan yang sangat baik. Sehingga dapat menangani aspek organisasi dan manusia secara bersamaan dalam organisasi.

d. Model Kepemimpinan Kontingensi ( Contingency model )

Memfokuskan perhatian pada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya dan variabel-variabel situasional. Keterkaitan antara kondisi, variabel situasional dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin (Hoy and Misket 1987) Fiedler 1967. model kontingensi beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektifitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan ( leadership style), kesesuaian situasi (the favorableness or the situation). Ada tiga faktor yang paling mempengaruhi , yaitu hubungan antara pemimpin dan bawahan (leader-member relations) struktur tugas ( the task structure) dan kekuatan posisi ( position power)

e. Model Kepemimpinan Transformasional ( model of Transformational Leadership)

Hal ini baru dikembangkan oleh Burns 1978, secara eksplisit mendefinisikan untuk memproleh pemahaman yang lebih transformasional, didasarkan pada otoritas birokrasi dan legitimasi di dalam organisasi. Cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi, memotivasi bawahan untuk bertanggung jawab. Mengandalkan pada system pemberian penghargaan dan hukuman kepada bawahan, pemimpin perlu memotivasi bawahan untuk melakukan tanggungjawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Model ini harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan dan mengaktualisasikan visi organisasi, bawahan harus menerima dan mengakui kredibilitas pimpinan. Hater dan Bass (1988) “ the dynamic of transformational leadership involve strong personal identification with the leader, joining in a shared vision of the future or goingbeyond the self interst exchange of rewards for compliance”. Pemimpin ini karismatik, mempunyai peran sentral strategic dalam membawa organisasi untuk mencapai tujuan, mempunyai kemampuan menyamakan visi masa depan dengan bawahan, mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari apa yang mereka butuhkan.

=============

Perkemi Cabang Kota Sukabumi :

“ Bangkit dengan Segudang Prestasi “

Sukabumi, SF.-

Setelah pekan lalu SF membahas tentang sejarah dan perkembangan sepakbola (Perssi) Kota Sukabumi. Untuk terbitan kali ini, kami mencoba untuk mengetahui lebih jauh mengenai sejarah dan perkembangan olahraga beladiri Kempo Kota Sukabumi dan prestasi apa saja yang sudah diraihnya selama ini.
Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan olahraga beladiri Kempo di Kota Sukabumi, kami mewawancarai Ketua Majelis Sabuk Hitam Kempo Kota Sukabumi Maulana Luthfianto akhir pekan di Restoran Garden City, usai acara pisah sambut Kalapas Sukabumi.
Berikut petikan wawancara Herry Febriyanto dan Cici Maryumi dari SF dengan Maulana Luthfianto yang akrab dipanggil Simpai (guru) Luthfi.

Seiring semakin meningkatnya popularitas olahraga beladiri Kempo di Kota Sukabumi saat ini, namun di sisi lain banyak masyarakat dan generasi muda yang tidak mengetahui sejarah olahraga beladiri kempo di Kota Sukabumi. Apakah bisa anda jelaskan?

Sebenarnya saya sendiri juga belum hafal benar tentang sejarah perkembangan Kempo di Kota Sukabumi seperti apa sebelumnya. Karena saya menanganinya baru pada tahun 2005. Namun, saya yakin perkembangan dahulu Kempo di Kota Sukabumi berjalan cukup baik, hanya saja sempat vakum beberapa tahun.

Anda bisa jelaskan penyebab kevakuman itu dan berapa lama?

Yang saya tahu kurang lebih 25 tahun. Sejak sekitar awal tahun 80 an dan mulai aktif kembali tahun 2005. Penyebabnya belum optimal pengelolaan organisasi dan tidak adanya pengkaderisasian pengurus.

Menurut pandangan anda perkembangan olahraga bela diri kempo di Kota Sukabumi sejauh ini seperti apa?

Perkembangan Kempo di Kota Sukabumi saat ini sudah mulai berkembang dan bisa menujukkan prestasi yang membanggakan. Bahkan kita juga selalu mengikuti turnamen kempo baik di tingkat regional maupun nasional dan beberapa diantaranya menjadi juara. Animo masyarakat dan generasi muda untuk menggeluti olahraga bela diri Kempo menurut anda sejauhmana?

Untuk menarik minat masyarakat dan generasi muda tentunya harus diiringi dengan prestasi yang bagus. Saat ini, sudah mulai tertarik dengan olahraga bela diri kempo. Hal ini bisa dilihat dari mulai banyaknya para orangtua yang ingin anak belajar kempo.

Berbicara prestasi, Kempo Kota Sukabumi sudah menjuarai apa saja baik ditingkat regional maupun nasional?

Untuk tingkat regional Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (Perkemi) Cabang Kota Sukabumi, juara umum 1, pada Kejuaraan Kempo Sukabumi Terbuka se Jawa Barat 2008 lalu dengan meraih 18 medali emas, 13 perak, dan 9 medali perunggu.
Bukan itu saja, di ajang PORPROV Jawa Barat tahun 2006 di Karawang. Kota Sukabumi cabang Kempo mampu menujukkan prestasi yang maksimal dengan meraih medali dari setiap cabang nomor yang dipertandingkan.
Sedangkan untuk di level nasional, atlit Kempo Kota Sukabumi masuk dalam kontingen PON ke 17 Kalimantan Timur dan mampu menyumbangkan medali emas dan perunggu bagi Jawa Barat. Dua medali emas tersebut diraih oleh saya (luthfi) dan Ligar Nurlaila, sedangkan medali perak diraih oleh Odilia Lasrina. Prestasi merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan, sejauh ini pembinaan atlet Kempo yang ada di Kota Sukabumi seperti apa?

Sejak saya dipercaya menjadi pelatih tahun 2005, yang pertama saya lakukan adalah menempa mental masing-masing atlit. Dimana sebelum atlit tersebut saya latih, pertama kali yang saya tanyakan. Apakah mereka siap menjadi juara. Apabila dari mereka tidak siap menjadi juara lebih baik jangan ikut berlatih kempo, karena kami ingin melatih manusia yang ingin menjadi juara.

Sejauhmana pengaruh penempaan mental bagi atlit pada umumnya dan khususnya di Kempo?

Penempaan mental bagi atlit sangat penting sekali, apabila mental sudah ditempa sedemikian baik akan berpengaruh kepada prestasi. Bayangkan, kalau mental bertanding kepada atlit tidak ditempa dengan baik bagaimana mereka bisa menjadi juara. Jangan sampai sebelum bertanding mereka sudah kalah mental dari lawan yang dihadapinya.
Pada intinya, selain menempa mental para atlit, jiwa disiplin juga saya bina dan dibarengi dengan latihan yang kontinue untuk menerapkan tekhnik kempo yang benar.
Hasilnya bisa dilihat, hanya dalam waktu relatif singkat sejak pertama kali saya menjadi pelatih Kempo di Kota Sukabumi pada tahun 2005. Dengan metode pembinaan atlit seperti itu, Kempo Kota Sukabumi bisa meraih prestasi yang maksimal dengan merebut hampir seluruh medali dari beberapa kelas yang dipertandingkan di ajang Porprov Jawa Barat di Karawang tahun 2006.

Selain berlaga dan meraih prestasi bagus di level regional maupun nasional apakah nanti akan mencoba berlaga ditingkat yang lebih tinggi. Seperti tingkat internasional?

Setelah meraih prestasi pada porprov Jawa Barat dan PON 17 di Kalimantan Timur. Saat ini kami sedang mempersiapkan para atlit untuk berlaga di kejuaraan Taikay Internasional Shorigi Kempo yang dijadwalkan berlangsung di Kota Denpasar, Bali tanggal 27 Juli mendatang. Persiapan yang kami lakukan diantaranya dengan Training Centre dan latihan sebanyak enam kali dalam sepekan. Kami juga melakukan try out dan latihan bersama dengan Perkemi kota dan kabupaten se Jawa Barat.
Setelah mengikuti kejuaraan kempo berlevel internasional di Bali pada bulan Juli, kami juga mempersiapkan diri untuk mengikuti agenda pertandingan penting lainnya. Seperti, kejuaraan Gasuku se Jawa Barat bulan Agustus mendatang. Selanjutnya kejuaraan kempo ke 9 antar kota pada bulan November di Surabaya sekaligus mempersiapkan diri untuk beralaga di ajang PORDA bulan desember 2009 di Kabupaten Bandung Barat.

Berbicara persiapan, apakah dilakukan ketika akan bertanding saja atau jauh sebelumnya memang sudah dipersiapkan secara matang?

Saya mempunyai prinsip ada atau tidak ada kejuaraan, yang namanya latihan tetap harus berjalan. Jangan sampai, ketika akan mengikuti kejuaraan baru sibuk latihan. Jujur saya katakan sesudah mengikuti PON 17 di Kalimantan Timur, anak-anak saya persiapkan untuk mengikuti kejuaraan kempo internasional di Bali. Ok, ketika latihan dan segala persiapan sudah dilakukan, sejauh ini perhatian dari pemkot Sukabumi untuk Kempo sendiri sejauh mana? baik dari segi fasilitas ataupun pendanaan?

Perhatian yang diberikan Pemkot Sukabumi kepada kami dari segi fasilitas adalah boleh berlatih di GOR Merdeka. Namun kami tidak bisa secara kontinue latihan ditempat tersebut dikarenakan, tempat tersebut banyak dipakai oleh berbagai kegiatan.
Dari sisi pendanaan, terkadang dalam mengikuti suatu kejuaraan baik di dalam maupun di luar Kota Sukabumi selain mengandalkan bantuan dari Pemkot Sukabumi. Kami juga menggunakan dana sendiri (pribadi).
Yang jelas kalaupun ada kekurangan kami sebagai atlit tidak akan mengeluh dan sebagai atlit yang benar-benar mempunyai jiwa olahraga ada atau tidak ada bantuan dari orang lain, yang namanya berlatih tetap jalan terus.

Terakhir, apa harapan anda agar olahraga beladiri Kempo di Kota Sukabumi bisa semakin berkembang dan mampu berbicara banyak di level regional, nasional maupun internasional?

Saya dan semua atlit kempo yang tergabung dalam Perkemi Kota Sukabumi berharap, agar pemerintah kedepannya lebih memperhatikan para atlit, mulai dari fasilitas latihan, perlengkapan latihan dan pendanaan.
Karena kami merasa, olahraga beladiri Kempo di Kota Sukabumi belum mendapatkan perhatian yang optimal dari pemkot. Padahal, dengan keadaan fasilitas, peralatan latihan dan dana yang serba kekurangan, kami masih bisa menunjukkan prestasi yang bagus dan membawa nama harum Kota Sukabumi di percatuaran kejuaraan kempo baik tingkat regional maupun nasional.
Selain itu, saya juga memohon dukungan doa kepada seluruh warga masyarakat Kota Sukabumi, agar atlet Perkemi Kota Sukabumi dapat tampil maksimal di kejuaraan kempo internasional di Bali Juli mendatang. Karena biar bagaimanapun, kalau kita berhasil meraih prestasi yang maksimal, nama Kota Sukabumi akan semakin harum di kancah regional, nasional maupun internasional.

=============

NAGARA SILUMAN

GUNEM CATUR INOHONG BURAKRAK

Ku : UYUT SARĚNGSĚNG

Kaahéngan Leuwi Damar jadi kacapangan balaréa. Teu rék kitu kumaha, satiap siluman nu ngulampreng ka éta tempat balikna hariweuweus nyaritakeun kaahéngan nu katingali ku maranéhna, kajadian kajadian nu kapanggih ku maranéhna ngabalukarkeun kahariwangan masarakat siluman.

Teu rék hariwang kumaha, rakyat siluman nu aya di tatar Burakrak padeukeut pisan jeung Leuwi Damar nu cenah pangeusina teh manusa nu teu boga ras rasan, sarakah sarta muja kana harta tur jabatan. Malah nepika aya dongéng di Leuwi Damar mah mun hayang jeneng nyekel kalungguhan kacida gampangna asal ngabogaan ajian opat nyaéta aji deuheus, deukeut, dulur jeung duit. Tah lamun geus boga ajian samodél kitu moal teu lila deui ge bakal jeneng, lamun cara cara samodél kitu di turutan ku rakyat Burakrak antukna wewengkon Burakrak leungit dangiang, leungit wiwaha keur nanjeurkeun wewengkon Burakrak nu tingrim, tumaninah, sepi jempling tina pacogrégan. Bakal ilang wewengkon nu cur cor hérang caina, iuh kalimpudan ku tatangkalan, beresih palataran sabab rakyatna masih kukuh nyekel tradisi réréongan sarta gotong royong.

Peuting ieu di Balériung Burakrak para inohong kumpul ngariung, cenah rék nyawalakeun nu kiwari di wewengkon Burakrak geus aya nu katépaan ajian opat di salah sahiji kadinesan. Kukituna para inohong Burakrak kudu gancang nyokot sikep pikeun kamaslahatan rakyat Burakrak sangkan rakyat Burakrak kukuh pengkuh nyekel ageman adil, wijaksana, tur bisa ngajenengkeun inohong teh saluyu jeung kamampuan jeung kaparigelan nu dipimilikna.

“Kaahéngan Leuwi Damar téh teu nginjem ceuli, teu nginjeum panon, jelas pisan katangen ku kami “Cek Siluman Iréh meuraykeun jemplingna peuting di Balériung.

“Bener pisan, kami gé kungsi kawénéhan ningali kaahéngan Leuwi Damar, malah mani puriding puringkak bulu punduk nempo laku lampah talajak makhluk di Leuwi Damar.” Siluman Idub milu mairan kaahéngan nu di jelaskeun ku siluman Iréh.

“Na kumaha kitu laku lampahna? “cek siluman Kilam bari neuteup anteub ka siluman Idub panasaran sabab manéhna mah can pernah kawénéhan.

“Harita, kuring ngalantung ka Leuwi Damar salian ti ngaroris asrina leuwi, ngeplak héjona tatangkalan, teu kuhanteu suku ti tajong kana batu, geblug labuh leung kapiuhan……………” Siluman Idub ngarandeg sakeudeung nyot ududna di kenyot manteng kana tikoro, serubung dikaluarkeun, haseupna minuhan Baleriung.

“Laju kumaha ? ………. “Siluman Kilam mani teu sabar hayang geura nyaho kumaha nu sabenerna.

“Tah, waktu kuring lilir tina kapiuhan katangen loba makhluk salian ti urang jiga saribuk teuing ngagawékeun nanahaon. Kabeneran kuring lilir tina kapiuhan teh aya di hiji ruangan teuing ruang naon, bari reureuh katangen nu saribuk téh ngalaluarkeun amplop di bikeun ka salah saurang nu keur diuk, kawasna mah inohong. Terus éta amplop téh diasupkeun kana laci méja, teuing deuih naon eusina éta amplop, kuring teu nyaho.” eug deui eureun siluman Idub nyaritana, regot cai nu geus disampakeun di inum bangun nu nikmat.

“Laju kumaha …………….. “ ceuk para inohong nu hadir mani réang

“Teu kungsi lila, aya dua urang awéwé jeung lalaki ngalobrol. Kadéngé pisan ku kuring yén nu jareneng engké mingpin bakal diheulakeun pamajikan-pamajikan pajabat nu digarawé sarta nu pernah jadi tim sukses, arinyana teu kudu keueung pasti bakal jeneng. “Siluman Idub ngarenghap capé, siluman nu lain jempé malikir, utekna muter ngahuleng dina pamikirna naha bisa kitu padahal masih kénéh loba nu mampu jeung parigel sarta ngabdikeun dirina geus cukup pangalaman.

“Lamun nengetan carita Siluman Idub samodél kitu, kuring deuk nanya kanu hadir dina ieu riuangan…………” Siluman Iher nanya kalayan pinuh ku wiwaha ka nu araya dina riuangan.

“Mangga nyaluyuan ……… “cek balaréa réang.

“Naha bener di urang aya nu nurutan samodel kitu ngagunakeun ajian opat ?

Jawab kalayan tegas bari jujur ! “cek Siluman Iher bari nangtung, nu lian sing lalieuk néangan saha nu nurutan kalakuan maké ajian opat.

“Hampura, kuring rumasa ngalakukan kalakuan ajian opat, rumasa kuring geus ngaruksak tatanan pamaréntahan di Burakrak, kukituna kuring nyanggakeun beuheung teukteukeun tikoro gorowokeun, kuring ikhlas sabab kalakuan samodél kitu nyilakakeun saréréa, ngancurkeun méntal para inohong jeung ngagejeburkeun calon inohong. “cek Siluman Idét bari segruk ceurik teu wani cengkat. Teu kungsi lila sing torojol siluman siluman nu maké seragam pikasieuneun, teu tatanya, teu uluk salam, siluman siluman maké seragam téh ngadeukeutan siluman Idét laju nyeureuk siluman Idét nu teu ngayakeun perlawanan di gusur kaluar. Di tengah alun alun siluman Idét ditarongton bari dibalédogan.